DPRD Butur Dorong Raperda Pengendalian Minuman Keras

54
Bupati Butur menyerahkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Ketua DPRD Butur Diwan SPd untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.

beritaklick.com, BURANGA – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) mengajukan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD setempat untuk dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Pengajuan Raperda tersebut diserahkan Bupati Butur Ridwan Zakariah, Senin (10/01).

Ketujuh Raperda tersebut yakni, Raperda tentang adaptasi perubahan iklim, Raperda tentang pembentukan dan susunan badan kesatuan bangsa dan politik, Raperda tentang pencabutan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi izin gangguan, dan Raperda tentang penyertaan modal daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kemudian, Raperda tentang penyertaan modal daerah pada Bank Sulawesi Tenggara, Raperda tentang pertanahan, dan Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung.

Bupati Butur, Muhammad Ridwan Zakariah, menuturkan penyerahan Raperda ini berdasarkan ketentuan pasal 72 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

“Bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati, dibahas secara bersama-sama untuk mendapatkan persetujuan bersama melalui tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I (Satu) dan pembicaraan tingkat II (Dua),” ungkap Ridwan.

Dalam kesempatan itu, pihak DPRD juga mengajukan empat buah Raperda inisiatif. Masing-masing yakni, Raperda tentang pengendalian minuman keras, Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, serta Raperda tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. 

Dengan begitu terdapat sebanyak 11 Raperda yang nantinya akan dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022. (RS/klick)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar