Warga Bekenggasu Demo Kepala Desa, Gara-Gara Persoalan ini

77
Wabup Konsel, Rasyid S.Sos M.Si saat menerima aspirasi warga Desa Bekenggasu

Beritaklick.com, ANDOOLO – Puluhan massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Bekenggasu melakukan aksi demonstrasi di perempatan jalan depan Taman Kota Andoolo, selanjutnya bergeser ke halaman Kantor Bupati Konawe Selatan (Konsel).

Massa aksi Desa Bekenggasu ini meminta Pemerintah Daerah memeriksa kepala desa mereka yang disinyalir menyalahgunakan anggaran Dana Desa dan wewenangnya.

Tak berlangsung lama, Wakil Bupati Konsel Rasyid S.Sos M.Si menerima dan mengajak massa aksi naik ke ruang rapat Bupati Lantai 2 untuk menyampaikan maksud keinginan melalui sesi dialog.

Salah satu peserta aksi, Ketua BPD Bekenggasu, Muksin, didepan Wabup menuturkan bahwa masyarakat menaruh opsi tak percaya atas kepemimpinan oknum Kades saat ini. Pilih kasih dan tidak melibatkan masyarakat banyak dalam mengambil kebijakan.

Yang menjadi sorotan juga adalah pemanfaatan dan pembatasan pengolahan lahan milik PTPN yang tidak adil.

“Masuk akal tidak, sudah tahunan kita berkebun, tiba-tiba disuruh pindah dan dikurangi luasannya, terus diberikan sama orang baru untuk diolah,” ujarnya.

Selain itu pengalokasian anggaran Dana Desa yang tidak transparan dan tidak sesuai peruntukannya serta dianggap mubazir. Misalnya pembangunan talud depan rumah oknum Kades yang semestinya bisa menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Temasuk pengelolaan dana Bumdes yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Serta penggunaan fasilitas desa lebih ke kepentingan pribadi Kades.

Olehnya itu, massa aksi meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan serta solusi atas tuntutan yang disuarakan.

Setelah menerima dan mendengarkan keterangan pendemo, Wabup Rasyid langsung memerintahkan Dinas terkait untuk melakukan pencocokan data dan kejadian sebenarnya di lapangan.

“Sementara diterima dulu aspirasinya, agar tidak sepihak dan lebih akurat informasinya kami perintahkan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan khusus secepatnya dengan target sebulan tuntas. Jika terbukti salah maka akan diambil kebijakan tegas sesuai ketentuan hukum hingga pemberhentian sementara bagi Kades dimaksud,” ucapnya, yang dibalas dengan tepuk sorak massa aksi.

Terkait lahan eks PTPN, Rasyid mempersilahkan masyarakat Bekenggasu untuk diolah tanpa pilih kasih, dengan syarat tidak dimiliki atau diperjual belikan dan wajib tanam jenis tumbuhan jangka pendek.

“Silahkan diolah, tapi jangan dijual atau tanam jangka panjang, jangka pendek saja seperti ubi, jagung, Porang atau Nilam. Kami malah bangga dan senang masyarakat manfaatkan lahan tidur untuk peningkatan kesejahteraan. Jabatan saya taruhannya jika ada yang coba-coba melarang,” tegasnya.

Mengganggap tak cukup melalui dialog saja, juga sebagai langkah permulaan dan gerak cepat penuntasan permasalahan, Wabup Rasyid beranjak dari kursinya saat itu juga dan langsung mengajak pendemo turun lapangan untuk melihat lokasi yang menjadi polemik. Yang diikuti konvoi roda empat dan roda dua Koalisi Masyarakat Bekenggasu. (ram/klick)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar