Dugaan Pungli Warnai Swab Calon PPPK Konawe

22
Peserta PPPK Konawe saat lakukan Tes Sewab Antigen

Beritaklick.com | UNAAHA- Peserta ujian Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) untuk CPNS dan Seleksi Kompetensi bagi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Guru tahun 2021, diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, sehingga seluruh peserta wajib mengantongi hasil tes PCR atau tes antigen.

Namun, layanan gratis Vasilitas Tes Antigen dan Vaksinasi Covid-19 bagi golongan pelamar PPPK guru Kabupaten Konawe, Sulawesi tenggara (Sultra) dikenakan biaya atau pungli. Tia peserta dikenakan tarif sebesar Rp 30.000 untuk biaya operasional tenaga nakes.

Padahal, dalam aturan atau surat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Nomor: SR.04.01/ll/2309/2021 tentang pemberitahuan Vasilitas Tes Antigen dan Vaksinasi Covid-19, golongan pelamar PPPK guru tidak perlu mengeluarkan biaya karena diberikan layanan gratis dari Dinkes masing-masing daerah.

“Antigen katanya gratis tapi tetapji juga kita disuruh kumpul uang Rp 30.000 sama koordinator Forum Guru Honorer masing-masing kecamatan. Katanya untuk biaya operasionalnya tenaga kesehatan,” ungkap salah seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya, Minggu (12/09/2021)

Guru honorer yang enggan disebutkan namanya ini menjelaskan, informasi tersebut didapatkannya dari ketua Forum Guru Honorer Kab.Konawe, yang sebelumnya sudah disepakati saat pertemuan dan mendapat restu dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe

“Antigen dipusatkan di Laboratorium Kesehatan Daerah, syarat lainnya kumpul foto copy KTP sama Korcam nanti dia bawah sama ketua FHK2 PGRI dia stor di Dinas Pendidikan nanti Dinas Pendidikan yang bawa ke Dinas Kesehatan karena mau didata supaya otomatis masuk di aplikasi PeduliLindungi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe, Sultra drg. Mawar Taligana membantah adanya pungutan bagi 1530 peserta PPPK untuk kepentingan Swab Antigen dan Vaksin COVID -19.

“Itu mereka bayar dimana dan sama siapa, asal di tau saja, kami ini Dinkes laboratorium hanya membantu dengan ikhlas, karena mereka sudah mau tes besok,” Kata drg. Mawar, Minggu 12/09/21, yang dihubungi Via telpon.

Menurutnya, Menindaklanjuti surat dari Kementrian Kesehatan dengan Nomor : SR.04.01/II/2309/2021, meminta Dinas Kesehatan kabupaten memfasilitasi pemeriksaan RDT Antigen dan Vaksin bagi peserta PPPK 2021, tanpa di pungut biaya atau gratis.

“Katanya alat RDT akan disediakan pusat, tapi kenyataan sampe saat ini tidak ada, untung kami punya stok RDT dari pembelian kami. Padahal itu untuk traking, bukan untuk P3K,” bebernya.

“Kalau kami tetap menunggu dari pusat, terpaksa mereka RDT mandiri di klinik, RS dan dr praktek yg harganya antara Rp. 100.000 – 200.000. Kami niat baik membantu mereka. Mereka sebenarnya harusnya mandiri karena tidak ada RDT bantuan itu,” sambungnya.

Sementara itu, HSP selaku Ketua Forum Guru Honorer (FGH) PGRI kabupaten konawe yang di konfirmasi awak media membenarkan adanya biaya yang di kumpulkan Rp. 30.000.

“Begini pak mohon ijin saya jelaskan. Kalau di bilang pungutan itu bukan pak. Karena kami di Forum itu independen, tercetusnya itu karena adanya kesepakatan keterwakilan 29 kecamatan anggota Forum,”jelasnya.

Selain itu kata dia, tercetusnya kesepakatan itu karena adanya beberapa pertimbangan. Pertama masalah cuaca, kedua masalah jarak dan ketiga menjaga imun tubuh. Sehingga timbul niat anggota forum untuk menyampaikan keluhan kepada dua Instansi, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan konawe untuk melakukan swab mandiri, untuk menghindari kerumunan.

“Bisakah kami swab mandiri. Tapi dari 2 Instansi terkait tidak mengiyakan karena dalam keputusan di Panselnas, yang terbaca secara online hanya 1 tempat titik lokasi untuk tes swab Kabupaten konawe yakni di laboratorium kesehatan daerah.,”ujarnya.

HPS menyebutkan, peserta kurang lebih yang akan mengikuti seleksi 1530 orang, rata – rata sudah di ambang batas, hampir 70 persen sudah ada yang berumur 50 tahun keatas.

“Jadi pertimbangan teman – teman. Kalau memang dari pihak instansi itu tidak bisa, karena merujuk dari Panselnas, Pilok yang di tuju untuk kami melakukan tes swab, bagaimana dengan kami ini yang sudah tua – tua. Bukan persoalan yang lain, tapi kami ini stres,”sebutnya.

“Tingkat kecemasan kami di atas rata – rata, karena apa. Karena di pikiran kami ini tidak pernah di swab. Ini mau tusuk hidung ceritanya,”ungkapnya sambil bercanda.

Meski demikian, HPS menuturkan, Ia hanya mendengarkan aspirasi teman – teman. Dari keterwakilan 29 kecamatan apa yang mereka inginkan. Seperti itulah.

Bahkan HSP selaku Ketua FGH PGRI Konawe sampai saat ini belum mengantongi ataupun memegang uang yang di kumpulkan berdasarkan kesepakatan anggota FGH Rp. 30.000 untuk tenaga kesehatan (Nakes).

“Saya juga belum mengantongi uang itu, tapi informasi dari Koordinator kecamatan, sudah ada yang mengumpul dengan seikhlasnya. Kisaran Rp. 10.000 – Rp. 20.000,” pungkasnya. (Cr2/WAN)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar