Masa PPKM di Kendari Diperpanjang, Masyarakat Diminta Konsisten Memakai Masker

34

Beritaklick.com, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kembali memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM hingga 6 September.

Hal ini ketahui usai keluarnya Surat Edaran (SE) Wali Kota Kendari Nomor : 440/5036/2021 usai keluarnya kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor : Nomor 37 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 3 dan Pengendalian Covid-19.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengatakan, perpanjang PPKM kali ini tidak berbeda jauh dengan kebijakan sebelumnya. Namun, ada poin tambahan yang meminta masyarakat untuk memakai masker dengan benar dan konsisten.

“Kalau beraktivitas diluar rumah tolong pakai maskernya dengan baik. Jangan hanya dijadikan aksesoris atau digantung di leher. Kemudian tidak diizinkan memakai face shield tanpa menggunakan masker. Begitu pun dirumah. Sebaiknya menggunakan masker karena disitu titik kelemahan kita,” ungkapnya.

Ia memastikan, dalam aturan PPKM kali ini ada kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat, diantaranya seluruh kegiatan pada area publik seperti fasilitas umum, taman, tempat wisata dan area publik lainnya diizinkan beroperasi dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

“Sebelumnya dilarang buka khawatirnya menimbulkan kerumanan yang berpotensi terjadi penularan Covid-19. Kini dibuka kembali. Secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” harapnya.

Pengaturan pengetatan PPKM Mikro di Kota Kendari berdasarkan Surat Edaran Wali Kota dilaksanakan berdasarkan ketentuan, pertama, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran diberlakukan 75 persen WFH dan 25 lima persen WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan maksimal 50 persen dengan menerapkan prokes ketat.

Ketiga, sektor esensial bisa tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan (kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Keempat, industri dapat beroperasi 100 persen dengan prokes ketat, namun jika ditemukan ada klaster penyebaran Covid-19, maka industri yang bersangkutan harus ditutup selama lima hari. Kelima, pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen (outlet) voucher, barbershop (pangkas rambut), laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung (unggas), pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan prokes ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer.

Selanjutnya, keenam, pelaksanaan kegiatan makan dan minum ditempat umum seperti di warung makan (warteg), pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan prokes ketat. Selanjutnya, rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat (dine in) dengan kapasitas 50 persen dan menerima makan dibawa pulang (delivery/take away) dengan penerapan prokes secara lebih ketat. Itu juga berlaku untuk restoran, rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan (mall).

Ketujuh, pelaksanaan kegiatan pada pusat
perbelanjaan (mall/pusat perdagangan) diizinkan beroperasi dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen dari pukul 10.00 – 20.00 WITA dengan penerapan prokes secara lebih ketat. Kedelapan, pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.

Kesembilan, tempat ibadah (Masjid, Musola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan (keagamaan) berjamaah dengan pengaturan kapasitas 25 persen atau maksimal 50 persen dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

Kesepuluh, kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan kemasyarakatan maksimal 50 persen dari kapasitas atau maksimal 50 orang dan tidak ada hidangan makan ditempat dengan penerpan prokes ketat. Kesebelas, pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas jumlah pengunjung maksimal 50 persen dengan prokes ketat.

Kemudian, kedua belas, pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen. Ketiga belas, kegiatan olahraga (pertandingan olahraga) dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau supporter dengan penerapan prokes yang ketat. Keempat belas, pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman. Kelima belas transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan prokes secara lebih ketat.

Keenam belas, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama), kemudian menunjukkan PCR (Polymerase Chain Reaction) H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut. (r6/klick)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar