Kerugian Negara Capai Rp190 Miliar, Kejagung Geledah dan Segel Kantor ESDM Sultra

396
Tim Kejagung saat melakukan penggeledahan di Kantor ESDM Sultra.

Beritaklick.com, KENDARI – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Tim Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sultra menggeledah dan memasang garis polisi di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (14/6/2021).

Dari pantauan Harian Rakyat Sultra terlihat 9 orang Tim Aspidsus Kejati Sultra menyita sejumlah dokumen dari Kantor tersebut. Satuan khusus berompi merah tersebut, kemudian membawa sejumlah dokumen di Kejaksaan Tinggi untuk diperiksa.

Kasipenkum Kejati Sultra Dody mengatakan Penggeledahan yang dilakukan Aspidsus Kejati Sultra terkait dugaan Penyalagunaan Persetujuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Toshida di Dinas ESDM Sultra.

“ Hingga hari Aspidsus Kejati sultra telah memeriksa 30 saksi dan 2 saksi ahli, dan sudah mengarah ada tersangkanya, “ ungkap Dody.

Berkaitan dengan penyitaan yang dilakukan Tim Satuan Khusus belum ada konfirmasi resmi dari Kejati Sultra. Pihak Kejaksaan masih memeriksa dokumen – dokumen yang telah diambil dari ESDM Sultra. Sementara itu Kadis ESDM Sultra, Andi Azis belum dapat dikonfirmasi mengenai hal ini.

Sebelumnya diberitakan KEJAKSAAN Tinggi Sulawesi Tenggara berupaya mengungkap kasus korupsi tambang oleh PT Toshida Indonesia, yang merugikan negara hingga Rp190 miliar.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi, Nur Adi menambahkan peningkatan status pengusutan itu sudah dilakukan sejak awal Mei. “Kerugian negara akibat ulah perusahaan itu diperkirakan sudah mencapai Rp190 miliar. Tindak Pidana yang dilakukan oleh PT Toshida berbentuk tidak membayarkan kewajiban kepada negara,” katanya.

Perusahaan itu melakukan penambangan secara ilegal karena izin yang dimiliki oleh PT Toshida Indonesia telah dicabut oleh pemerintah. Mereka tetap melakukan aktivitas penambangan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Setelah kasus ditingkatkan menjadi penyidikan,

Perusahaan itu juga diduga merugikan negara karena tidak membayar dana program pengembangan dan pemeberdayaan masyarakat (PPM) dan tidak membayar penerimaan negara bukan pajak, yang nilainya sudah ditentukan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran belanja 2019 dan 2020.

PT Toshida Indonesia adalah salah satu perusahaan yang berada di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini masih melakukan aktivitas walaupun izin pakai kawasan hutan telah dicabut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (p2/klick)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar