Jaga Maruah Kampus, Prof Rianda: Ketua Senat UHO Harus Tegakkan Aturan

136
Prof. Rianda

Beritaklick.com, — KENDARI– Mantan anggota Senat UHO Prof. Larianda meminta kepada Ketua Senat UHO, untuk memahami dan mencermati terlebih dahulu Permendiknas nomor:17/2010 tentang Pencegahan Plagiat, dan UU nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dijelaskannya, pada Pasal 1 (4) Permendiknas diatas disebutkan Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya, tujuannya adalah untuk mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sementara Pasal 11 (1) disebutkan dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, maka Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

Selanjutnya, ayat (2) disebutkan Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik atau organ lain sejenis memberikan pertimbangan tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

Namun lanjutnya, bagaimana jika kalau yang melakukan tindakan plagiat itu adalah pemimpin perguruan tinggi, atau dosen yang sementara aktif menjadi pemimpin perguruan tinggi?. Apakah pasal-pasal dari Permendikti diatas bisa diterapkan?

Baginya, disinilah letak kekurangan Permendiknas No. 17/2010, sehingga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melalui rekomendasinya Nomor: 0003/REK/0922.2016/ XI/2018 tertanggal 27 November 2018, merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan melakukan perubahan terhadap Permendiknas Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dengan menyempurnakan mekanisme/prosedur penanggulangan dugaan plagiat, yang dilakukan dosen yang menjabat Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi.

Menurutnya, rekomendasi ORI memberikan pesan bahwa ada kekosongan aturan mekanisme dan prosedur yang akan diterapkan, ketika yang terindikasi melakukan plagiat adalah seorang dosen yang masih aktif memimpin perguruan tinggi (Rektor aktif), yang tidak dan atau belum diatur dalam Permendiknas nomor:17/2010.

“Makanya, dalam menunggu proses perbaikan Permendiknas tersebut, maka langkah yang dilakukan Mendikbud khususnya Dirjen Dikti sangat tepat dan benar dalam menangani indikasi tindakan plagiat yang dilakukan Muhammad Zamrun Firihu (Rektor UHO aktif), melalui tindakan yang dalam administrasi pemerintahan dikenal tindakan diskresi,” tuturnya.

Hal ini, lanjutnya, sangat sejalan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 1 (9) yang menyatakan: Pejabat Pemerintahan diberikan kewenangan melakukan keputusan atau tindakan guna mengatasi persoalan konkret yang dihadapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Dengan demikian tegasnya, seluruh tindakan ataupun upaya yang dilakukan Panitia Pemilihan Rektor UHO periode 2021-2025, yang membuat tim adhock untuk memeriksa surat Dirjen Dikti termasuk oknum-oknum anggota senat UHO yang berinisiatif membuat Petisi terhadap surat rekomendasi Dirjen Dikti adalah suatu tindakan gegabah, yang belum dikaji dan dianalisis secara matang tentang benar-salahnya, serta baik-buruknya.

Dirinya meminta Ketua Senat UHO dan Ketua Panitia Pemilihan Rektor UHO agar menaati aturan yang sudah ditetapkan. Jangan sebaliknya, melakukan perlawanan terhadap aturan yang sudah diperintahkan, seperti dengan akan membentuk tim adhock memeriksa surat rekomendasi Dirjen Dikti.

Selaku akademisi, dirinya sangat menyesalkan tindakan teman-teman yang dipercaya sepenuhnya bisa mengantar pemilihan rektor dengan baik dan sukses, namun justru melakukan tindakan yang diduga kuat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harusnya kata guru besar ini, mereka bisa belajar dengan pengalaman pemilihan rektor 4 tahun lalu, yang sampai terjadi pembatalan 4 kali karena nuansa pendzoliman yang terlalu kental.

“Karenanya, saya sangat berharap kepada semua kolega yang dipercayakan mengantar lahirnya rektor UHO periode 2021- 2025 dalam hal ini panitia pemilihan rektor dan senat UHO, agar bisa bekerja secara professional, dengan mengatakan yang benar adalah benar, dan katakan yang salah adalah salah tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Dirinya sendiri sangat optimis karena akademisi adalah benteng pertahanan nilai-nilai kebenaran. Namun ketika warga kampus dan akademisi tenggelam dalam dunia politik menghalalkan segala cara, maka bangsa ini tinggal menunggu kehancurannya.

Harapan banyak orang khususnya warga Sulawesi Tenggara adalah kampus sebagai miniatur penerapan demokrasi yang baik dan benar dalam pilih memilih bukan terjadi sebaliknya yang lebih parah.

Oleh karenanya, dirinya meminta kepada Ketua Senat UHO dan Ketua Panitia Pemilihan Rektor UHO 2021-2024, agar tidak lemah dalam memahami permendiknas dimaksud. (rs/klick)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar