Kepala BWS Bantah Tuduhan LIRa, Sebut PT LPG Tidak Memenuhi Syarat

106
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Haeruddin Madi.

Beritaklick.com, KENDARI – Kepala BWS Sulawesi IV Kendari, Haeruddin Maddi membantah tudingan yang dilakukan oleh Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menuding adanya permainan yang dilakukan BWS Sulawesi IV Kendari pada proses lelang proyek penanganan longsor bendungan Ladongi yang terletak di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) untuk tahun anggaran 2021.

Menurut Haeruddin Maddi, tudingan itu tidaklah benar dan perlu diluruskan. Tidak ada permainan lelang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Satker dan Pokja.

Dirinyapun mengklaim bahwa seluruh proses tender atau lelang proyek dengan pagu anggaran Rp38 milyar itu telah berjalan sesuai standar operasional dan prosedur yang ada.

“Sejak 2020, otoritas lelang pengadaan barang dan jasa itu tidak lagi melalui BWS, tapi semua paket melalui P2JK. Sehingga BWS hanya diserahi berita acara calon pemenang , yakni calon yang akan tanda tangan kontrak . Seperti biasa P2JK akan mengirimkan satu atau lebih calon pemenang” Ucap Haeruddin, Saat ditemui awak media di kantornya, Senin (15/3/2021)

Perkara batalnya PT Latabbe Putra Grup (LPG) sebagai pemenang lelang proyek penanganan longsor bendungan Ladongi. Haeruddin mengungkapkan pada lelang proyek penanganan longsor bendungan Ladongi ada sebelumnya tiga calon pemenang lelang. Yakni , PT Latabbe Putra Grup (LPG) sebagai pemenang pertama , selanjutnya PT cipta Aneka Solusi Sebagai pemenang cadangan pertama , disusul PT Dollar Lestari Mandiri sebagai pemengan cadangan kedua.

Pada lelang tersebut PT Latabbe Putra Grup (LPG) menjadi calon pemenang pelaksana proyek penanganan longsor Bendungan Ladongi. Namun, pada proses verifikasi berikutnya, PT Latabbe Putra Grup tidak memenuhi satu syarat dari lima point yang telah diatur sesuai dengan pengadaan barang dan jasa. Yakni, kualifikasi personil yang ditawarkan.

PT LPG terindikasi memalsukan tanda tangan pejabat dalam referensi kualifikasi personel yang di tawarkkan pada proyek penanganan longsor bendungan tersebut.

PPK BWS pun sudah memberikan tenggat waktu satu hari untuk meminta PT LPG melengkapi dokumennya, namun tak kunjung dilakukan. Olehnya itu, sesuai aturan yang ada, PPK BWS melakukan verifikasi kepada PT cipta Aneka Solusi sebagai calon pemenang kedua.

” Kualifikasi Personil yang ditawarkan PT Latabbe Putra Grup tidak memenuhi syarat yang telah diatur sesuai dengan pengadaan barang dan jasa. Dan kamipun telah melakukan konfirmasi hingga ke Makassar. “ ungkapnya.

Haeruddin Maddi, mengatakan di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, tidak adalagi lelang yang tidak transparan. Semua dilakukan dengan cara-cara yang prosedural dan terbuka.

Kata dia, seandainya PT LPG memenuhi syarat-syaratnya, makan PT LPG akan menerima Surat Penunjukkan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ). SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menerima Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.

“Semua transparan. Tentu semua kebijakan berujung ke kami, saya menganggap bahwa semua sudah sesuai SOP. Sudah sering terjadi pemenang tender tapi batal diberikan kontrak. Itu sudah biasa. Bisa dibuktikan bahwa pemenang itu semua sesuai SOP,” imbuhnya.

Saat ini, pengacara PT LPG menempuh jalur hukum dengan melaporkan BWS Sulawesi IV Kendari ke Polda Sultra, atas dugaan Undang-undang keterbukaan publik. Selain itu, hal tersebut juga diadukan ke Ombudsman perwakilan Sultra.

Meski demikian, pihak BWS Sulawesi IV Kendari siap membeberkan data dan fakta jika diminta. “Kami siap melakukan klarifikasi dan meluruskan hal itu ke Polda Sultra. Karena laporan yang diadukan adalah sesuatu yang keliru. Semua kita lakukan transparan,” pungkasnya (p2/klick)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar