APM Sultra Minta Pemkot Kendari Tertibkan Penjual Miras

48
Koordinator APM Sultra.

Beritaklick.com, KENDARI – Puluhan pemuda yang tergabung dari Asosiasi Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (APM-Sultra) menggelar demontrasi di Kantor DPM PTSP Kota Kendari. Jumat (26/3/2021).

Puluhan pemuda dan Mahasiswa tersebut sebelum bergerak berkumpul di perempatan Pasar Baru Kendari, kemudian menuju Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kota Kendari setelah itu berakhir di Kantor DPM PTSP Kota Kendari.

Dalam aksinya, mereka menunutut Pemerintah Kota Kendari untuk melakukan evaluasi kembali izin usaha penjualan minuman keras yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Kota Kendari.

APM Sultra menyinggung Kota Kendari sebagai kota yang bertajuk sebagai ‘Kota Bertakwa’ namun sebutan tersebut tidak sejalan dengan identitas itu, akibat maraknya tempat penjualan Miras. Miras sudah jelas dilarang agama, hanya saja ada yang tidak mematuhinya. Apalagi keleluasaan menjual miras yang didukung oleh surat izin usaha oleh DPM PTSP Kota Kendari.

Dari hasil investigasi APM- Sultra, mereka menemukan beberapa tempat usaha dagang (UD) penjualan Miras sangat marak, bahkan ada yang bertentangan dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Lokasi penjualan minuman beralkohol tidak diperbolehkan berada dekat dari tiga tempat masing-masing yang berkaitan dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan, dan rumah sakit.

“Kami menemukan masih terdapat beberapa tempat atau UD penjualan minum keras yang jaraknya sangat dekat dengan masjid, puskesmas, dan sekolah. Hal ini sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan atau regulasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Penjualan Minum Keras karena jelas diatur mekanisme pemberian izin usaha Miras itu,” kata Luki Ahmad, Koordinator APM Sultra.

Dari dasar peraturan tersebut, APM Sultra menemukan ada dua tempat penjualan Miras di bagian Kelurahan Lepo-lepo Kota Kendari sangat bertentangan dengan aturan itu. Pasalnya, tempat penjualan Miras tersebut sangat dekat dengan masjid,

Luki menilai, Maraknya penjualan miras selama ini menjadi sumber masalah di Kota Kendari hingga dapat memicu konflik di kalangan masyarakat, Selain itu, kata dia, mengonsumsi miras juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

“Memang penjualan Miras ini tidak ada pelarangan, tapi perlu dilihat juga, jangan dipermudah pemberian izin itu, sehingga membuat usaha ini makin ‘menjamur’. Bahkan data satu tahun terakhir banyak izin yang dikeluarkan, salah satunya yang ada di Andonohu terbaru,” jelasnya.

Untuk itu, ia bersama APM-Sultra meminta pemerintah Kota Kendari , DPRD dan aparat penegak hukum serta Satpol PP , menjelang masuknya bulan Suci Ramadan ini agar dapat menertibkan penjualan miras berdasarkan perda yang ada, demi kelancaran dan kekhusyukan proses beribadah.

“Meminta kepada Walikota Kendari untuk menutup sementara semua toko penjualan minuman beralkohol dalam menjelang bulan Suci Ramadan,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Kendari, Satria Damayanti, mengatakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti, namun tidak semua hal dapat diakomodir oleh DPM PTSP karena sudah ada pelimpahan kewenangan, misalnya pengawasan itu menjadi tanggung jawab Disperindag.

“Kewenangam DPM PTSP hanya sebatas pelayanan administrasi, terkait dengan pengawasan itu menjadi kewenangan Disperindag, tapi itu akan tetap koordinasikan dengan Disperindag sebagai dinas teknis di lapangan,” ucapnya.

Satria Damayanti juga menjelaskan, terkait dengan izin penjualan Miras itu memang jadi tanggung jawab DPM PTSP tapi sebatas urusan administrasi. Namun dalam urusan administrasi ini DPM PTSP sudah membentuk tim teknis khusus untuk melakukan verifikasi di lapangan apakah diterima atau ditolak pemberian izinnya pada pemohon.

“Sejak pindahnya perizinan itu ke DPM PTSP, jadi kita hanya sebatas urusan administrasi, kemudian kami arahkan ke tim teknis untuk peninjauan lapangan dan memverifikasi administrasi yang jadi standar pelayanan di DPM PTSP, jika dianggap layak maka terbit izin jika tidak berarti ditolak,” terangnya.

Dia menyebutkan hingga saat ini terdapat 77 izin usaha penjualan Miras di Kota Kendari yang sudah diterbitkan oleh DPM PTSP, baik sebagai distributor maupun agen.

“Data terbaru di kami itu Tahun 2021 ini sudah ada 8 (delapan) yang memperpanjang izin,” pungkasnya.

Untuk di ketahui, dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman yang tertuang pada Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, Golongan C dalam daerah, wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Sementara dalam Pasal 6 menyatakan bahwa untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pemohon izin mangajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah (DPM PTSP).

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan jika tempat penjualan minuman beralkohol berjarak:
a. Paling dekat 100 meter untuk golongan A, yaitu beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) 1% dengan 5%, minuman beralkohol golongan A sangat sulit untuk mabuk, namun tetap memiliki dampak yang kurang baik bagi tubuh beberapa minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain mereknya, bir bintang, jan miguel, grensand dan lain-lain

b. Paling dekat 120 meter untuk golongan B, sudah termasuk tinggi dan sudah bisa membuat mabuk beberapa jenis minuman beralkohol yang termasuk golongan B antara lain, anggur malaga, anggur orang tua, shochu, crem cacau dan sebagainya.

c. Paling dekat 150 meter untuk golongan C, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 20 % sampai dengan 55% Minuman keras yang kadar alkohol paling tinggi untuk di konsumsi minuman yag termasuk dalam golongan ini antara lain, wiski, vodka dan lain-lain sebagainya.

Sedangkan Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tempat ibadah, tempat pendidikan/sekolah dan rumah sakit serta mendapat persetujuan dari tetangga tempat usaha pemohon. (p2/klick)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar