Rakor Bersama KPK, Surunuddin Beberkan Mengenai Tumpang Tindih Lahan Pertambangan dan Perkebunan

150

Ketgam : Rapat Koordinasi Pemda Konsel dan Korsupgah KPK

Beritaklick.com, ANDOOLO – Bupati Konawe Selatan (Konsel), H Surunuddin Dangga menghadiri rapat evaluasi Monitoring Center Prevention (MCP) tahun 2020 dan koordinasi kegiatan tahun 2021 yang digelar oleh Satuan Tugas Pencegahan Korupsi (KPK RI) di auditorium Kantor Bupati, kemarin.

Bupati Surunuddin menyampaikan apresiasi dari seluruh jajaran Pemda Konsel kepada Satgas KPK RI yang telah mengarahkan pemerintahan yang dikomandoinya dalam melaksanakan pemerintahan yang good governance dan clean governance.

Surunuddin mengakui masih adanya kendala dan sengkarut yang terjadi utamanya permasalahan aset sangat menyadari bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan anggaran pemberdayaan aset tanah sejak awal pemekaran Konsel, juga adanya tumpang tindih lahan yang jadi masalah utama.

” Hal tersebut memang menjadi dinamika di pemerintahan kita yang perlu mendapat pemikiran bersama para pemangku kepentingan demi penyelesaiannya dan penuntasannya,” kata Surunuddin.

Surunuddin menambahkan pihaknya juga telah bertemu dan menggelar rapat dengan jajaran kepolisian dan kejaksaan mengenai solusi tumpang tindih lahan dan IUP dan IU perkebunan yang bekerja bersama dalam wadah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

” APIP kita dorong untuk mengkatkan kapasitas dan kuantitas dengan bekerjasama dengan badan diklat BPKP, ” jelas Surunuddin.

Dalam kesempatan tersebut ia telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Konsel untuk berkoordinasi dengan BPN agar dicari solusi untuk percepatan sertifikasi lahan/aset, juga untuk membentuk tim dalam sertifikasi tanah aset Pemda Konsel.

Sementara itu Sekretaris Daerah, H Sjarif Sajang yang ikut mendampingi bupati meminta KPK RI untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam pengalokasian anggaran (dana transfer) sehingga tidak ada lagi refokusing/rasionalisasi untuk pencapaian target pembangunan RPJMD dan RKPD.

” Salah satu hasil evaluasi MCP korsupgah adalah mengenai alokasi anggaran di tahun 2020 utuk sertifikasi tanah aset pemda, namun dalam perjalananya masuk dalam refokusing/rasionalisasi sehingga target yang telah dikoordinasikan dengan BPN tidak bisa dilaksanakan,” ungkap Sjarif.

Dikesempatan yang sama Ketua Tim Satgas Pencegahan Korupsi KPK RI, Niken Ariati mengungkapkan sesuai hasil evaluasi Tim KPK RI dalam pemenuhan 8 area ini dalam MCP KPK, Capaian MCP Konsel mendapatkan nilai 76,62 persen.

“Sesuai dengan hasil tersebut, itu bisa dijadikan sebagai dasar penerimaan DID ( Dana Investasi Daerah),” pandangnya.

Niken meminta agar Pemda Konsel menyiapkan anggaran untuk sertifikasi aset tanah untuk dikoordinasikan dengan kantor pertanahan dengan mekanisme PTSL dengan mencontoh Sulawesi barat yang sudah host to host ke BPN.

Ditambahkan Niken, yang menjadi perhatian KPK di konawe selatan yaitu pengamanan aset terutama tanah untuk tindakkan preventif lebih lanjut. Juga mengenai masalah kendaraan dinas menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan dan penertiban.

“Jika diperlukan, bagi pejabat yang masih menggunakan aset kendaraan yang sudah bukan peruntukannya dilaporkan sebagai penggelapan barang milik daerah,” tegas Niken.

Dari sisi MCP yang agak berat pencapaiannya jelas Niken untuk Konsel adalah masalah optimalisasi penerimaan daerah khususnya PAD, hal ini merupakan dampak dari Covid-19.

Rapat tersebut selain dihadiri Bupati, Sekda dan Satgas KPK RI juga dihadiri para Kepala OPD dan Kabag di Pemda Konsel. (ram/klick)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar