Usai Pilkada, Bawaslu Kantongi Delapan Perkara Tindak Pidana Pilkada

74

 

Beritaklick.com, ANDOOLO – Usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat delapan pelanggaran tindak pidana Pilkada Konsel 2020.

Delapan perkara tersebut telah direkomendasikan ke penyidik Polres Konsel usai melakukan pembahasan tahap II oleh Sentra Gakkumdu Konsel dan didukung dua alat bukti usai melakukan kajian dugaan pelanggaran.

Koordinator Devisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Konsel, Awaluddin AK SH.i menyebutkan delapan perkara tersebut yang telah ditangani pelakunya merupakan satu orang dari pejabat negara dan empat orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana terjerat Pasal 71 ayat 1 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.

“Masing-masing melanggar Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 jo Pasal 188 UU 1/2015 terkait unsur dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon,” ujarnya kepada awak media.

Dua perkara lainnya merupakan tindakan politik uang (money politik) yang pelakunya merupakan masyarakat yang terjerat pasal 73 ayat (4) Jo pasal 187A ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilihan (Money Politic) dapat dikenakan Pasal 73 ayat (4) jo Pasal 187A ayat (1) dan (2) UU 10/2016,” urainya.

Satu perkara lainnya, kata Awaluddin AK, itu juga dari Masyarakat yang berkaitan dengan pasal 178 A terkait unsur sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih atau pasal 178C ayat (1) undang-undang nomor 10 Tahun 2016 yang unsurnya adalah setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya di TPS.

Sayangnya, Awal sapaannya enggan menyebutkan siapa-siapa oknum pejabat dn ASN yang terlibat dalam pelanggaran pilkada. (ram/klick)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar