Kumpul Kades dan Camat, Ridwan Bahas Persoalan Program BSPS Di Muna

220

 

Ridwan : Bukan Pertemuan Politik

RAHA-Agenda pertemuan para camat, lurah dan kepala desa se Kabupaten Muna di kediaman Wakil Ketua Komisi V DPRRI, Ir Ridwan Bae, Minggu malam (1/11) menuai kontroversi publik karena dicurigai sebagai pertemuan politik.

Namun kepada sejumlah wartawan di Muna, Senin (2/11) Ridwan Bae menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukanlah pertemuan politik dalam rangka pilkada Muna, namun pertemuan tersebut membahas persoalan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Muna.

Ia menjelaskan, Kabupaten Muna adalah daerah di Suawesi Tenggara yang paling banyak menerima program BSPS beberapa tahun terakhir ini. Dalam perjalanannya kata dia, program ini banyak menemui persoalan di lapangan, diantaranya persoalan upah kerja tukang yang belum dibayarkan, kemudian ada rumah usulan dari desa yang tidak terakomodir dalam program BSPS karena menurut penilaian tim verifikasi, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan program tersebut.

“Dalam rangka reses inisaya minta melalui pemerintah daerah (Pemkab Muna_red) untuk mengundang para camat, lurah dan kepala desa, untuk membahas program BSPS, karena proses pelaksanaan BSPS paling parah masalahnya itu ada di Munadan Muna Barat. Sekarang saya konsen di Muna, mungkin minggu depan di Muna Barat,”tegasnya.

Ketika pertemuan itu dicurigai dan dikait-kaitkan dengan momentum politik pilkada Muna, Ridwan kembali menegaskan bahwa pertemuan itu tidak ada sangkut pautnya dengan politik. “Pertemuan itu tidak ada kaitannya dengan politik. Kalau ada pihak yang mencurigainya, itu hak mereka, saya tidak perduli. Yang saya pikirkan bagaimana program BSPS ini dapat bermanfaat untuk masyarakat sehingga rumah-rumah warga yang tak layak huni bisa menjadi rumah layak huni,”tangkis mantan Ketua DPD I Golkar Sultra ini.

Terkait hasil pertemuan membahas persoalan BSPS ini di Muna, mantan Bupati Muna dua periode ini menegaskan kepada para camat, kades dan lurah bahwa dirinya menargetkan seluruh rumah tak layak huni yang ada di Muna dapat dituntaskan secara bertahap hingga tahun 2024, sehingga tak ada lagi masyarakat yang tinggal di rumah tak layak huni.

“Simpulnya bahwa, mohon doanya semoga saya tidak bergeser dari Komisi V, umur panjang sampai tahun 2024 saya berharap seluruh rumah tak layak huni di Muna akan menjadi layak huni. Data rumah tak layak huni di Muna sebanyak 6 ribu KK. Kalau satu desa 20 rumah satu tahun, maka satu tahun kita turunkan program BSPS 1.500 unit. Insya Allah enam ribu unit ini bisa tuntas dalam waktu empat tahun (2024),”kata Ridwan. (sra)