Kepala BPN Serahkan 1.932 Sertifikat Untuk Masyarakat

123

 

RAHA-Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muna, Rajamuddin,S.Sos,MM menyerahkan 1.923 bidang sertifikat lahan kepada masyarakat Kabupaten Muna. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis di Aula Kantor Bupati Muna, Senin (9/11) dihadiri oleh Wakil Bupati Muna, Drs H Abdul Malik Ditu, dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Penyerahan sertifikat tersebut bertepatan dengan peringatan bulan bakti pertanahan dan tata ruang yang dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo di Jakarta, Senin kemarin.

1.923 bidang sertifikat tersebut merupakan program nasional, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020. Rajamuddin menerangkan, program nasional PTSL dan kegiatan sertifikasi lahan lainnya, seperti redis di Muna sudah berjalan sejak tahun 2017, dimana proses sertifikasi lahan masyarakat dilayani secara gratis oleh BPN, masyarakat hanya menanggung biaya patok dan materai.”Pendanaannya melalui APBN,”sebut Rajamuddin.

Ia menyebutkan, dari program nasional tersebut tahun 2017 BPN Muna menerbitkan 7.200 bidang sertifikat, tahun 2018 sebanyak 1.014 bidang sertifikat, tahun 2019 sebanyak 5.000 bidang sertifikat dan tahun 2020 sebanyak 1.931 bidang sertifikat.

Lanjutnya, program nasional ini akan terus berlanjut, dimana target nasional 2025 seluruh lahan yang ada harus disertifikatkan. “Program ini terus berjalan, alhamndulillah di Muna sudah empat tahun berturut-turut menerima program ini. Sekarang tinggal kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya untuk ditindaklanjuti melalui program PTSL atau program nasional lainnya,”kata Rajamuddin.

Dia berpesan kepada masyarakat yang telah diterbitkan sertifikatnya agar menjaganya dengan baik jangan sampai hilang, sebab untuk menggantinya butuh proses serta menggunakan biaya. “Sertifikat ini diberikan secara gratis, jadi harus dijaga baik-baik, karena kalau hilang maka prosesnya harus disumpah dilaporkan ke kepolisian dan butuh biaya untuk menggantinya,”pesannya.

Program ini mendapat respon dan apresiasi dari Pemkab Muna. Malik bersyukur, program sertifikasi tanah ini dapat menertibkan lahan milik masyarakat sehingga ada kejelasan status kepemilikan lahan.

Tak bisa dipungkiri kata Malik, salah satu sumber konflik di masyarakat adalah persoalan lahan yang tak jelas status kepemilikannya. “Kalau ada sertifikat maka jelaslah kepemilikan lahan itu sehingga tidak ada lagi ribut-ribut soal lahan,”harapnya. (sra)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar