‘Gesekan’ Antar Pendukung Paslon ‘Telan’ Korban di Masa Kampanye

55

 

* KPU Imbau Paslon dan Tim Kampanye Patuhi PKPU No.13

RAHA-Gesekan antar pendukung pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muna makin menjadi. Bentrokan dan saling serang antar pendukung paslon pun ‘pecah’ dimana-mana, terutama di jalan raya saat iring-iringan massa kampanye kedua kubu saling berpapasan di jalan.

Tak ayal, korban pun berjatuhan, baik dari kubu paslon nomor urut satu, LM Rusman Emba-Bahrun Labuta (Terbaik) maupun dari kubu pendukung paslon, LM Rajiun Tumada-H La Pili (Rapi). Ada yang luka akibat tebasan benda tajam dan ada pula yang terkena lemparan batu.

Menyikapi kondisi terkini dari massa kampanye paslon di Muna, koordinator divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia KPU Muna, Nggasri Faeda yang diwawancarai, Rabu (11/11) meminta agar paslon dan tim kampanye masing-masing paslon, mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye.

Dalam PKPU tersebut kata Nggasri, mobilisasi massa dalam jumlah banyak tidak dibolehkan. “Peserta kampanye hanya dibatasi maksimal 50 orang saja, termasuk paslon di dalamnya. Kalau ini dipatuhi, maka ‘gesekan’ massa pe dukung paslon tidak akan terjadi, sebab massa yang hadir di lokasi kampanye dibatasi maksimal 50 orang, tim kampanye dan paslon yang datang paling hanya menggunakan tiga unit mobil, jadi gesekan itu bisa dihindari”kata Nggasri.

Dalam PKPU No.13, KPU tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengatur zona kamoanye paslon, sebab kampanye rapat umum sudah tidak dibolehkan. Yang ada hanya kampanye terbatas dan kampanye dialogis untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.

Menyoal aksi force power yang saat ini ditunjukkan oleh kedua kubu melalui aksi konfoi dan arak-arakan kendaraan di jalan dan di lokasi kampanye, Nggasri mengatakan bahwa hal itu bisa saja dibubarkan oleh pihak kepolisian jika mengamcam dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Bawaslu tugasnya mengawasi pelaksanaan kampanye. Kalau jumlah peserta kampanye lebih dari 50 orang, larang. Kalau persoalan Kamtibmas itu menjadi kewenangan Kepolisian. Kami KPU hanya mengatur secara teknis, tidak bisa melarang,”terangnya. (sra)