32 Kepala OPD Kota Kendari Ikut Sosialisasi Pengawasan Korupsi

4

KENDARI – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengikuti sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Kantor Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), baru-baru ini.

Inspektur Kota Kendari, Syarifuddin mengungkapkan bahwa sosialisasi IEPK pertama kali dilaksanakan BPKP di wilayah Sultra dengan mengundang 32 kepala OPD Pemkot Kendari.

“Terdapat poin penting dalam sosialisasi ini terkait pilar pengendalian korupsi yakni kapasitas, strategi pencegahan korupsi dan bagaimana mengantisipasi kejadian-kejadian korupsi,” terangnya.

Dikesempatan ini, Syarifuddin mengingatkan bahwa terdapat resiko korupsi terhadap instansi pemerintahan.

“Tentang bawahan atau anggota yang menerima gratifikasi atau suap dan OPD yang berhadapan dengan lingkungan, yang kadang-kadang berinteraksi dengan organisasi non pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Nani Ulina KN menambahkan bahwa faktor-faktor seseorang melakukan korupsi karena adanya keserakahan dan kebutuhan.

“Dengan adanya IEPK dapat dilakukan pengendalian korupsi dan dengan indeks pengendalian ini dapat dilakukan improvement, karena korupsi tidak hanya melibatkan ASN tapi swasta serta masyarakat,” terangnya.

Menurutnya, membangun suatu daerah perlu dengan intervensi, dengan bentuk kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik, sehingga arah pembinaan BPKP sesuai mandat PP nomor 60 tahun 2008 terkait pembinaan SPIP.

Dirinya berharap agar pemerintah daerah melakukan pengendalian terhadap korupsi yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan.

“Saat ini masih dalam tahap pemahaman dan selanjutnya akan dilakukan penilaian serta perbaikan-perbaikan agar pengendalian terhadap korupsi semakin baik,” pungkas Nani. (her/klick)