Warga Korban Penggusuran Pembangunan Jembatan Teluk Kendari Menuntut Ganti Rugi

*Warga Korban Penggusuran Pembangunan Jembatan Teluk Kendari Menuntut Ganti Rugi*

29

KENDARI – Pembayaran pembebasan lahan pembangunan Jembatan Teluk Kendari rupanya belum sepenuhnya terselesaikan. Pasalnya, empat warga pemilik rumah toko (Ruko) dilokasi proyek Program Staregis Nasional (PSN) ini, mengaku belum sama sekali mendapat ganti rugi dari pemerintah.

Melalui Kuasa Hukumnya, Karel Rony Pakambanan, menjelaskan bahwa lahan dan ruko milik kliennya yakni Sonny Jie, Edi Chandra, Silvia Tanggriawan dan Katrina Maitano yang menjadi korban penggusuran pada 16 September, hingga kini belum menerima pembayaran dari pemerintah. Pedahal lahan dan ruko yang mereka tinggal sudah dirobohkan.

“Meraka ini sampai sekarang belum mendapatkan hak mereka dalam pembebasan lahan oleh satuan kerja Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) wilayah II Sulawesi Tenggara, pedahal lahan mereka sudah dieksekusi namun mereka belum menerima pembayaran,” terang Karel Rony Pakambanan, baru-baru ini.

Dirinya mengaku, pada awalnya kliennya sempat ditawari untuk pembebasan lahan berdasarkan perhitungan dan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang didatangkan dari Solo, Jawa Tengah. Hanya saja, kliennya menolak tawaran Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah II Sultra dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya. Hal inilah yang mandasari, lanjut dia, kliennya melayangkan surat gugatan.

Pada prosesnya, gugatan yang dilayangkan pada 6 Desember 2018 itu, BPJN yang mendapatkan pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara melakukan permohonan penitipan ganti kerugian atau (konsinyasi) kepada Pengadilan Negeri Kendari.

“Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kendari atas konsinyasi ini yang dipimpin pada waktu itu oleh hakim tunggal, Irmawati Abidin, mengeluarkan penetapannya atas klien saya bahwa apabila masih keberatan atau tidak menerima jumlah konsinyasi pembayaran pembebasan lahan miliknya mereka bisa menempuh upaya hukum kasasi. Namun, oleh ketua Pengadilan Negeri Kendari menyatakan bahwa bukan kasasi tapi gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kendari,” bebernya.

Dalam prosesnya, lanjut dia, gugatan itu Majelis Hakim mengeluarkan putusannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang intinya putusan tersebut adalah mengabulkan sebagian tuntutan masyarakat terhadap nilai yang harus dibayarkan atas pembebasan lahan tersebut dan menyatakan nilai yang ditetapkan oleh KJPP dari Solo sebelumnya tidak benar atau dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pihak satuan kerja pelaksana jalan untuk melakukan prmbayaran sebagaimana dalam putusan itu.

“Anehnya kenapa tiba-tiba panitera pengadilan negeri kendari atas nama ketua Pengadilan Negeri Kendari mengirimkan surat kepada kliennya pada tanggal 8 September untuk melaksanakan eksekusi lahan milik kliennya pada 16 September 2020,” bebernya.

“Ini ada apa dengan hukum kita di negara ini. Kami menduga ada upaya pengaburan hukum dalam penyeleseaian sengketa ini, soalnya pengadilan sudah sengeluarkan surat keputusan nomor 83 tahun 2020 tentang pengabulan sebagian pembayaran, tapi kenapa kok berubah. Malah mengikuti penetapan awal nyata-nyata itu sudah dibatalkan pasca adanya keputusan nomor 83/Pdt.J/2019/PM.Pdi,” tembahnya.

Maka dari itu, mewakili kliennya, Karel meminta kepada penegak hukum dan pihak pemerintah memberikan rasa keadilan sehubungan dengan atas pembebasan lahan milik mereka yang telah dieksekusi, namun mereka merasa belum menerima pembayaran (ganti tugi lahan, red).

“Kami minta keadilan pemerinta terkait pembebasan lahan milik klien kami yang telah dieksekusi, namun mereka merasa belum menerima pembayaran,” pungkasnya. (Klick)