Wakapolda Sultra : Perintah Kapolri Tidak Ada Penangguhan Penahanan Bagi Pelaku Anarkis

77

 

KENDARI – Perintah Kapolri tidak ada penangguhan penahanan bagi pelaku anarkis pada penolakan UU cipta kerja apabila memenuhi unsur-unsurnya,

Hal itu disampaikan Wakapolda Sultra Brigjen Pol Waris Agono di sela rapat koordinasi yang dilangsungkan secara bersama Gubernur Sultra dan Forkopimda di 17 kabupaten kota se-Sultra, termasuk OPD Prov. Sultra,terkait sinergitas kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Omnibus Law secara virtual tentang sosialisasi UU Cipta Kerja sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 505 Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Terpadu Sosialisasi UU Cipta Kerja Provinsi Sultra tahun 2020 di aula Merah Putih rujab Gubernur Sultra. Jumat (16/10/2020).

Waris Agono, mengatakan sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja sebelumnya kurang masif sehingga menimbulkan banyak berita bohong atau hoaks yang beredar di media sosial,

” Dengan banyaknya berita hoaks yang beredar di medsos sehingga membuat masyarakat banyak yang percaya pada berita tsb sehingga mereka cenderung menolak UU tsb dan bahkan melakukan aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis,” Ucapnya.

Jenderal bintang satu itu menuturkan bahwa setiap aksi unjuk rasa harus mematuhi UU no.9 tahun 1998, yaitu salah satunya waktu pelaksanaan aksi dari pukul 06.00 -18.00 WITA. Namun dirinya sangat menyayangkan, saat ini banyak aksi hingga tengah malam.

” Dampak dari unjuk rasa berbagai elemen masyarakat terkait UU cipta kerja dimasa Pandemi Covid 19 nantinya akan berdampak pada kesehatan, moral, hukum dan ekonomi,” terangnya.

Rakor Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Sultra 16 Oktober 2020 tersebut merupakan kelanjutan dari Rapat Terbatas (Ratas) Gubernur se-Indonesia dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat 9 Oktober 2020, serta Ratas Mendagri dengan DPRD se-Indonesia (Selasa, 13 Oktober 2020) dan Gubernur se-Indonesia (Rabu, 14 Oktober 2020).

Dalam rakor ini Gubernur Ali Mazi juga mengungkapkan telah membentuk Tim Terpadu Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU-CK) yang berisi seluruh stakeholder, mulai dari unsur pemerintah provinsi, pimpinan perguruan tinggi, militer, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, melalui Surat Keputusan Gubernur Sultra No. 505 Tahun 2020 tertanggal 12 Oktober 2020.

Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Omnibus Law dihadiri Sekda Prov Sultra
Dr.Nur Endang Abbas, Kepala BNNP Sultra Brigjen Pol Drs. Ghiri Prawijaya, Waka Polda Sultra Brigjen Pol Drs.Waris Agono, M.Si, Danlanud HLO Kolonel Pnb Muzafar, S.Sos.,M.M.,Ka Kanwil Hukum dan HAM Sultra Sofyan, S.Sos., Kasi Ops Korem 143/HO Kolonel Info Adriyansyah, Wakajati Sultra Juniman Hutagaol, SH, MH, serta Para bupati dan Walikota se-Sultra .