Ali Mazi Minta Pemda Ikut Sosialisasi UU Cipta Kerja

28

KENDARI- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) se Sultra untuk masif mensosialisasikan UU Cipta Kerja. Pasalnya, kata dia, masyarakat akhir-akhir ini banyak yang percaya hoaks soal UU Cipata Kerja.

“Saya minta semua stakeholder untuk masif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. Agar masyarakat kita paham dan tidak termakan hoaks seperti yang beredar di media sosial,”terangnya, saat memimpin rt rapat koordinasi sinergitas kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Omnibus Law secara virtual melalui Vidcon, Jumat (16/10).

UU Cipta Kerja, lanjut Ali Mazi, justru menjawab permasalahan penciptaan lapangan kerja, melindungi hak-hak pekerja dan mencegah korupsi. Pihaknya, tambah dia, sejauh ini sudah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. 505 tahun 2020 tentang pembentukan Tim Terpadu Sosialisasi UU Cipta Kerja Prov. Sultra tahun 2020.

“Kita ingin agar semua stakeholder berperan akti f memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait UU Cipta Kerja ini,”paparnya.

Di tempat yang sama, Wakajati Sultra mengungkapkan keprihatinanannya atas kondisi masifnya hoaks di tengah masyarakat soal UU Cipta Kerja.

“Kita turut prihatin dengan sitausi saat ini, yang banyak beredar di medsos  berita hoaks tentang UU Cipta kerja,”ungkap Juniman Hutagaol.

Karena itu, Kejati Sultra mengapresiasi langkah Gubernur Sultra dalam merespon arahan dari pemerintah pusat untuk pembentukan tim sosialisasi tentang OBL. Pihaknya kata dia, akan terus memberikan support agar semua pihak ikut melakukan sosialisasi UU Cipta kerja kepada seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Wakapolda Sultra yang ikut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan, sosialisasi UU Cipta Kerja harus dilakukan secara masif. Pasalnya, jika tidak masif akan menimbulkan banyak berita hoaks yang ada dibeberapa medsos.

Tentu saja, dengan adanya berita hoaks di medsos  membuat masyarakat banyak yang percaya pada berita tersebut.  Akibatnya, lanjut dia, masyarakat cenderung menolak, bahkan melakukan aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis.

Pihaknya juga meminta agar semua pihak mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa di Sultra pada 20 Oktober 2020 yaitu satu tahun pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin serta pada 28 Oktober 2020 yaitu peringatan hari sumpah pemuda.

“Dan Perintah Kapolri tidak ada penangguhan penahanan bagi pelaku anarkis penolakan UU cipta kerja apabila memenuhi unsur-unsurnya,”ungkanya.