Penerapan Protokol Kesehatan di Konawe akan Tertuang dalam Perbup

5

UNAAHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe bersama Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Konawe tengah mematangkan payung hukum berkaitan kewajiban penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam bentuk peraturan bupati (Perbup) Konawe.

Dari hasil koreksi dan perbaikan serta masukan dari Forkopimda, selanjutnya akan dituangkan kedalam Perbup yang akan disahkan oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa.

Beberapa poin penting dimasukkan dalam Perbup tersebut, kewajiban pemakaian masker, termasuk sanksi sosial bagi masyarakat yang masih abai menaatinya. Sangsi tegas yang dimaksud yakni apabila ada masyarakat yang tidak menggunakan masker maka di wajibkan untuk mengikuti tes swab.

Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara mengungkapkan, Pemerintah daerah Kabupaten Konawe akan bersikap tegas dalam menangkal dan menangani penyebaran Covid-19 di wilayah setempat.

Tujuan dari Perbup ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan. Menurutnya, selama ini imbauan pemerintah menyangkut penerapan protokol kesehatan belum dipatuhi dengan baik oleh masyarakat.

Kata dia, Perbup ini dipilih sebagai dasar hukum penerapan kewajiban prokes di Konawe sebab apabila dirumuskan melalui Peraturan Daerah (Perda), relatif memerlukan waktu yang lumayan panjang.

Orang nomor dua di Konawe ini menuturkan, rancangan Perbub tersebut sudah dikoreksi dan sudah ada masukan dari Forkopimda, sehingga nantinya akan disampaikan melalui media, baik itu media elektronik maupun cetak dan online, dan selanjutnya disebarluaskan.

“Jika sudah dikroscek oleh Forkopimda, kami akan sampaikan kepada teman-teman media unutk disebarluaskan,” kata Gusli.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Konawe Aguslan SH, ikut memberikan masukan, yaitu sebelum Perbub mengenai penanggulangan pemutusan penyebaran mata rantai covid-19 tersebut disahkan terlebih dahulu harus disosialisasikan kepada masyarakat.

Menurutnya, sosialisasi ini penting, sehingga masyarakat bisa tahu dan faham mengenai hal-hal yang harus dilakukan. Apabila hal-hal itu tidak dilakukan tentunya akan ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada mereka dan tidak menimbulkan debat kusir yang berkepanjangan.

“Kita harus membuat spanduk dan kita pasang di tempat-tempat yang strategis atau melalui media untuk menyampaikan kalau ada hal-hal yang harus disampaikan kepada masyarakat dan ketika hal-hal ini tidak dilakukan maka akan ada sanksi yang diberikan kepada mereka,” jelasnya.

Sementara itu dikesempatan yang sama, Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit (BLUD) Konawe dr. Agus Lahida membeberkan, Kasus covid-19 di wilayah Konawe sejak April Hingga September 2020, tercatat 94 kasus yang telah dirawat RSD Covid-19, delapan diantaranya melakukan isolasi mandiri.

Ia juga menjelaskan yang dirawat hari ini (15/9) di RSD Covid-19 Konawe tersisa tiga orang, sementara pihak RS telah melakukan Rapid tes kepada 1520 orang.

“Dari hasil rapid tes kepada 1520 orang, 57 diantaranya reaktif, lalu kita melakukan swab. Selanjutnya dilakukan tes swab berarti hanya 3,7% yang dihasilkan dari pemeriksaan versi rapid tes,” jalasnya.

Dari pemeriksaan tes swab per hari ini, Dirinya mengakui tes swab baru dilakukan sebanyak 956 orang dan diantaranya 66 orang dinyatakan positif. Menurutnya dengan pemeriksaan metode rapid tes ini hasilnya tidak akurat karena dengan metode tersebut tidak menjamin apa orang itu terpapar atau tidak.

“Stigma Corona ini lebih menakutkan dari Isunya sendiri. Sesuai anjuran WHO, untuk pemeriksaan Swab harus dilakukan 1/1000 orang dalam satu Minggu” ungkapnya.

“Jadi untuk Konawe harus 225 orang dilakukan swab untuk setiap Minggunya dan perbulan harus mencapai 1020 orang agar sesuai dengan target yang dianjurkan,” sambungnya.

Dia juga berharap dengan hadirnya Swab dari hasil Kerja Sama Operasional (KSO) antara Pemda dan PT Bio Farma dapat mencapai target swabsesuai anjuran WHO. “Mudah-mudahan Mobil Swab PT Bio Farma dapat segera beroprasi,” pungkas dr Agus. (Cr2)