Menteri ATR Angkat Bicara Terkait Penetapan RTRW Konsel

Menteri ATR Angkat Bicara Terkait Penetapan RTRW Konsel

52

KENDARI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil angkat bicara terkait lambatnya penetapan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Konsel.

Pasalnya, sampai saat ini, Bapem Perda DPRD Konsel belum juga menetapkan Raperda tersebut. Pedahal, Pemda Konsel mengajukannya sejak November 2019. Bahkan, pergantian ketua Bapem Perda sudah dua kali terjadi.

Sofyan mengungkapkan, pembahasan RTRW memang banyak terjadi masalah di beberapa tempat bukan hanya di Konsel. Meskipun RTRW sudah medapatkan persetujuan dari Kementrian ATR/BPN.

“Supaya ada kepastian hukum karena proses politik ini biasanya butuh waktu tarik-menarik. Semua sudah oke, itu banyak terjadi proses politik waktu mengesahkan menjadi Perda. Pedahal waktu perencanaan pekerjaan semua sudah dikonsultasikan di Kementerian,” ujar Sofyan usai menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada perwakilan masyarakat, kemarin.

Sofyan mengungkapkan dalam waktu dekat akan ada Undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Ketika peraturan itu sudah disahkan, tentunya kesempatan waktu bagi DPRD untuk mengesahkan hanya 60 hari.

“Jika misalnya UU sudah mendapatkan persetujuan, DPRD nanti diberikan waktu selama 60 hari untuk pengesahan RTRW. Kalau tidak disahkan nanti menteri yang sahkan. Insyaallah bulan ini atau bulan depan selesai pembahasan undang-undang,” ungkap Sofyan.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Konsel, I Putu Darta menjelaskan, ada beberapa alasan sehingga Pemda merevisi RTRW untuk segera dijadikan Perda. Mulai dari masuknya perusahaan pembangkit listrik DSSP Power di Moramo Utara hingga wilayah Konsel yang berpotensi disektor pertambangan.

“Memang dalam revisi RTRW ini bukan hanya persoalan PT Sungai Raya yang mau masuk, kecil sekali kalau kita berbicara seperti itu. Tetapi paling terpenting dengan keluarnya RTRW ini terutama adalah adanya proyek strategis seperti DSSP Power perusahaan pembangkit listrik yang ada di Moramo Utara. Perusahaan ini lolos karena kita pelajari dari penetapan mereka dalam RPJM Nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujar baru-baru ini.

Selain itu, lanjut I Putu Darta, DSSP Power memang sudah ada dalan master plan PLN. Namun, tetapi dalam RTRW Konsel tidak ada sehingga perlu ada revisi untuk kemudian masuk dalam RTRW.

“Ada juga karena ada penurunan status hutan, kalau kita tidak segera revisi ada beberapa kawasan pedesaan kita yang masuk kawasan nasional, contohnya di Rawa Aopa. Kalau tidak direvisi berarti masih ada sebagian desa kita masuk dalam kawasan konservasi. Kemudian juga kita memang tidak punya kawasan industri pertambangan di Konsel. Kalau kita bicara RTRW yang ada sekarang, silahkan cari ada tidak kawasan pertambangan, karena pada saat penyusunan RTRW tahun 2009 kita tidak pernah yang namanya tambang. Tambang kan baru buming sekitar 2013,” cetusnya.

Menurutnya, Konsel berpotensi sebagai area pertambangan sehingga RTRW harus direvisi.

“Sejumlah investor bakal masuk ke Konsel, terutama sektor pertambangan,” pungkas I Putu Darta. (klick)