Dishut Sultra Akui ST Nickel Tak Kantongi IPPKH

67

KENDARI – Salah satu perusahaan tambang di Sultra, PT ST Nickel diduga tidak mengantongi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam melakukan Operasi Produksi. Hal ini dibenarkan oleh Dinas Kehutanan Sultra saat menggelar pertemuan dengan Forum Kajian Hukum dan Lingkungan (Forman) Sultra, Senin (21/9).

“Dishut Sultra yang diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Yasir Syam telah mengakui jika ST Nickel Resources tak mengantongi IPPKH. Atas dasar hal tersebut, tentu PT ST Nickel Resources telah melanggar Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba, dan PT tersebut mesti ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sebagaimana aturan yang berlaku,” ucap Ketua Forman, Lukman Syarifuddin.

Terkait perihal itu, Forman pun meminta keterangan dari pihak Dinas ESDM. Dalam komunikasi pihak ESDM pun akan menginstruksikan beberapa anggotanya untuk melakukan tinjauan kembali PT ST Nickel Resources.

Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh dinas kehutanan, sehingga Forman Sultra bersama dengan Dinas Kehutanan dan ESDM akan melakukan sidak dalam waktu dua hari ini.

“Kami bersama Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM akan melakukan sidak di lokasi pertambangan PT ST Nickel Resource dengan berbekal titik koordinat kawasan hutan yang kami pegang. Jika terbukti pihak perusahaan melakukan Ilegal logging maka akan kami teruskan ke pihak KLHK dan Mabes Polri,” terangnya.

Selain di dua tempat tersebut, Forman Sultra juga mendatangi DPRD Sultra agar menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Mereka meminta agar DPRD Sultra memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan.

“Kami akan mengawal ini sampai di kementerian. Kita harapkan kegiatan penambangan di Sultra harus sesuai dengan prosedur dan tetap memperhatikan lingkungan,” tegas mantan DPM Fakultas Hukum UHO ini.(rls/hdi)