AP2 Sultra Siap Kawal Jalannya Roda Pemerintahan di Daerah

AP2 Sultra Siap Kawal Jalannya Roda Pemerintahan di Daerah

52

KENDARI – Sebagai upaya mendukung program pemerintah menuju pembangunan yang lebih baik, Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra) hadir sebagai social control guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih di bidang pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, politik hukum dan Hak asasi Manusia (HAM), serta ikut berpartisipasi membangun Sulawesi Tenggara (Sultra) lebih baik.

Hal ini diungkapkan, Ketua Umum AP2 Sultra, La Ode Hasanuddin Kansi saat ditemui awak media di Markas Besar AP2 Sultra, Kamis (24/9/2020).

Pria yang akrab disapa Hasan itu, menjelaskan bahwa salah satu dasar hadirnya AP2 Sultra adalah untuk membentuk karakter generasi muda yang konsisten, visioner serta berjiwa besar untuk menjadi agen pembaharu untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

“Termasuk, mengawal roda pemerintahan yang jujur, adil dan bersih dari korupsi,” ujarnya.

Hasan mengungkapkan, sejak berdiri pada 2012 silam, AP2 Sultra telah banyak memberikan masukan, saran dan kritikan dalam memantau kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara .

Kini, AP2 Sultra telah resmi terdaftar di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dengan mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemendagri bernomor 2300-00-00/152/VIII/2020 sebagai organisasi kemasyarakatan.

Hasan mengaku, tak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh pengurus yang ada, dalam memantau kinerja pemerintah dan mengawal aspirasi masyarakat Sultra.

“Alhamdulillah, kita sudah memperoleh SK Kemendagri sebagai organisasi masyarakat yang terdaftar secara resmi. Organisasi ini adalah terbuka dan membuka diri menerima semua elemen masyarakat yang peduli persatuan dan kesatuan Indonesia,” terangnya.

Kedepan, Hasan menginginkan, AP2 Sultra bisa merangkul generasi muda dalam setiap kegiatannya guna bersama-sama memegang teguh kebhinekaan.

“Untuk menjaga martabat bangsa Indonesia dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” pungkasnya. (klick)