BPJamsostek Serahkan 2,5 Juta Data Pekerja Calon Penerima Bantuan

BPJamsostek Serahkan 2,5 Juta Data Pekerja Calon Penerima Bantuan

66

KENDARI – Kini, proses penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh pemerintah pusat kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) terus berjalan.

Bertempat di Kantor Menteri Ketenagakerjaan RI, BPJamsostek menyerhakan data calon penerima BSU untuk gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Senin (24/8/2020)

Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto dalam rilisnya mengatakan, penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker, untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.

“Dari target calon penerima BSU 15,7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 10 juta. Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta data peserta,” terang Agus.

Ia mengungkapkan, gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap (batch) hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.

“Saat ini masih terdapat sekitar 2 juta pekerja nomor rekeningnya belum diterima BPJamsostek. Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja, paling lambat tanggal 30 Agustus 2020. Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang,” beber Agus.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menyatakan bahwa data batch pertama BSU sebanyak 2,5 juta ini akan di checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada, setelah itu baru akan diserahkan kepada KPPN untuk nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah.

“Dari bank pemerintah tersebut nanti akan ditransfer ke penerima program Bantuan Subsidi Upah,” tuturnya.

Pihaknya juga menambahkan bahwa Kemenaker butuh waktu empat hari untuk melakukan checklist pada data yang telah diberikan oleh BPJamsostek demi mengedepankan prinsip kehati-hatian. Tidak hanya itu, Ida juga memastikan pegawai non ASN untuk mendapatkan BSU ini.

“Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia memang termasuk yang menerima program bantuan perintah ini,” tutup Ida.

Ditempat terpisah, Kepala Kantor BPJamsostek Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhyiddin Dj menjelaskan, saat ini untuk peserta yang terdaftar di BPJamsostek Sultra data nomer rekening yang telah dilapokan oleh pemberi kerja/perusahaan tercatat sebanyak 74.841, dari data tersebut yang sudah tervalidasi dan dinyatakan valid sebanyak 71.914 dan selebihnya sebanyak 2.927 rekening bank peserta masih dalam proses validasi antara BPJamsostek dengan bank yang bersangkutan.

“Kita berharap proses validasi berjalan lancar dan tdk ada kendala yang berarti, sehingga keseluruhan data yang terkumpul dapat segera di tetapkan sebagai daftar calon penerima program BSU dan kami juga berharap agar para HRD, pelaku usaha, pemberi kerja yang pekerjanya memenuhi syarat sebagai penerima BSU dan belum melaporkan nomor rekening agar segera mengirimkan format isian atau melengkapi melalui SIPP Online sebelum tanggal 31 Agustus 2020,” pungkas lelaki yang akrab disapa Indhy itu, Selasa (25/8/2020). (rls)