Produk Pansus Dugaan Ijazah Palsu Dinilai Ilegal

152
Pakar hukum tata negara Sultra, DR Laode Muhaimin SH, LL.M

Pakar Hukum Sultra : Pansus Dugaan Ijazah Palsu Arusani Harus Batal

BATAUGA- Pengambilan hak angket dan pembentukan panitia khusus (pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan atas penyelidikan penggunaan ijazah palsu milik Bupati Buton Selatan Laode Arusani kembali menuai sorotan tajam. Setelah mantan ketua Himpunan Mahasiswa islam (HMI) cabang Baubau, kini sorotan kembali digaungkan oleh pakar hukum tata negara Sultra.

Betapa tidak, pembentukkan pansus oleh DPRD kabupaten beradat (julukan Pemkab Busel,red) itu dinilai telah melanggar tata tertib (tatib) dewan yang menjadi patron para wakil rakyat dalam menjalankan amanah rakyat. Terlebih, pansus tersebut juga telah menodai tatanan hukum dinegara Kesatuan RI dengan tidak mengindahkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang menjadi produk hukum.

Pakar hukum tata negara Sultra, DR Laode Muhaimin SH, LL.M menuturkan pihaknya sangat menyayangkan upaya DPRD Kabupaten Busel dalam mengambil sebuah keputusan. Palagi keputusan tersebut bergantung pada nasib seseorang yang telah dinyatakan selesai penyidikannya oleh pihak kepolisian Polda Sultra.

“Kita harus hormati apa yang telah dikeluarkan oleh Polda Sultra dalam melihat kasus dugaan ijazah palsu milik Bupati Buton Selatan, laode Arusani ini dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Secara tidak langsung kasus ini dianggap selesai dan tidak perlu diperdebatkan lagi selama tidak ada novum baru,” tuturnya.

Kata dia, dalam kaitannya dengan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang dapat membuat seorang kepala daerah dimakzulkan, diantaranya dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah, melanggar larangan bagi kepala daerah, serta melakukan perbuatan tercela.

“Pada konteks undang-undang 23 tahun 2014, pemberhentian kepala daerah tentu berbicara tentang kebijakannya yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Jadi bukan berbicara pada ranah pidana umum yang menjadi kewenangan penuh pihak kepolisian,” tambah doktor Universitas gajah mada (UGM) itu.

Dia menambahkan, meski dalam perjalanannya DPRD kabupaten Busel tetap ngotot memaksakan diri dalam penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana dalam ranah pansus dewan, diyakini pihaknya menjadi hal yang sia-sia. bahkan, pihaknya menganggap produk yang dihasilkan nanti oleh pansus tersebut adalah ilegal.

“Bagaimana mungkin menghasilkan produk yang legal sementara dalam pembentukkannya saja sudah tidak memenuhi tata tertib (tatib) dewan. Ditambah lagi, Ketua DPRD kabupaten Busel yang harus memimpin paripurna masih menjalankan tugas negara diluar daerah. Apakah ada mandat dari Ketua DPRD untuk menggelar paripurna itu. Dan yang harus dipahami bersama bahwa keputusan DPRD itu adalah kolektif kolegial,” jelasnya.

Yang menjadi pertanyaan pihaknya justru alasan pada konteks desakkan massa yang memaksa DPRD Kabupaten Busel menggelar rapat paripurna pembentukan pansus disaat Buton Selatan tidak mengalami kegentingan. Bahkan tanpa berpikir panjang para wakil rakyat Kabupaten Busel mengamininya dengan menggelar apa yang menjadi tuntutan peserta aksi.

“Memang apa yang menjadi tuntutan masyarakat itu harus ditindak lanjuti. Namun demikian, para wakil rakyat harus meminta waktu untuk kemudian didiskusikan bersama anggota lain dengan melihat dan mempertimbangan tupoksi yang melekat ditubuh DPRD kabupaten Busel. Jangan karena ini desakkan masyarakat membuat DPRD Kabupaten Busel langsung mengambil sikap tanpa berpikir panjang,” tutup dosen ahli hukum tata negara Unidayan Kota Baubau itu. (m2)