Potensi Konflik Harus Dideteksi Sedini Mungkin

148
Talk show bertajuk pesta demokrasi di tengah pandemi Covid-19 berlangsung di Kantor Harian Rakyat Sultra, Kamis (11/6/2020) menghadirkan Plt Kepala Badan Kesbangpol Sultra Parinringi, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib, dan Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu sebagai narasumber. Kegiatan ini disiarkan melalui TV Sultra dan didukung Harian Rakyat Sultra, Harian Berita Kota Kendari, Harian Kolaka Pos, Inikatasultra.com, Rakyatsultra.com, dan Beritaklick.com. Foto: H. Jufrianto/Rakyat Sultra.

Talk Show Pesta Demokrasi di Tengah Pandemi Covid-19

 KENDARI,BeritaKlick.com  – Media Fajar Grup di Sulawesi Tenggara menyelenggarakan talk show bertajuk pesta demokrasi di tengah pandemi Covid-19 di Kantor Harian Rakyat Sultra, Kamis (11/6).

Kegiatan tersebut menghadirkan Pelaksana Tugas (Plt)  Kepala Badan Kesbangpol Sultra Parinringi, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib, dan Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu sebagai narasumber.

Kegiatan talk show ini disiarkan melalui TV Sultra dan didukung oleh Harian Rakyat Sultra, Harian Berita Kota Kendari, Harian Kolaka Pos, Inikatasultra.com, Rakyatsultra.com, dan Beritaklick.com.

Plt Kepala Badan Kesbangpol Sultra, Parinringi menegaskan pemerintah provinsi akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten  di tujuh daerah yang wilayahnya akan menggelar pilkada.   Koordinasi ini penting untuk mencegah persoalan yang timbul dalam pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020.

“Kami di Badan Kesbangpol Sultra punya peran dalam pesta demokrasi. Kita akan terus menjaga stabilitas politik di tengah masyarakat dan bagaimana mencegah kegiatan yang berpotensi melahirkan konflik,” kata Plt Kepala Badan Kesbangpol Sultra Parinringi.

Mantan Wakil Bupati Konawe ini mengatakan, hajatan yang lebih gampang memicu konflik adalah pesta demokrasi. Bahkan pelanggaran pelanggaran yang terjadi di arena pilkada bisa mendorong konflik sosial di tengah masyarakat.

“Inilah tugas kami di Kesbangpol Sultra untuk mendeteksi secara dini konflik apa yang bisa timbul dalam menghadapi pesta demokrasi 9 Desember 2020,” ucapnya.

Saat ini, kata dia, Kemendagri sudah memberikan kewenangan kepada Kesbangpol se-Indonesia untuk melakukan pemantauan terhadap pilkada. Makanya Kesbangpol diharapkan punya peran penting dalam mengawal pesta demokrasi dengan mengambil langkah langkah strategis dan terus memantau kondisi politik di tujuh kabupaten.

“Kesbangpol juga diharapkan bisa mendeteksi dini potensi konflik di Sultra dalam menyongsong pilkada di tujuh kabupaten,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan Intelkam Polda Sultra dan seluruh Kesbapol di Sultra, serta penyelenggara pilkada seperti KPU dan Bawaslu. Koordinasi ini penting dalam hal mengawal pesta demokrasi agar berjalan baik serta mampu mendeteksi potensi perselisihan yang akan terjadi di masyarakat.

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Moethalib mengatakan dengan dilanjutkannya tahapan pilkada maka pihaknya tentu akan siap melaksanakannya. Dia tidak memungkiri adanya Covid-19 membuat tahapan pesta demokrasi harus mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah kampanye akbar. Nantinya, kampanye akbar ditiadakan guna mencegah penularan virus berbahaya itu.

Karena ditiadakan maka kegiatan tersebut disubtitusi melalui kegiatan lain. “Penggantinya itu menggunakan kampanye online. Dan kampanye terbuka itu tetap bisa menggunakan media online,” bebernya.

Saat ini, kata dia, sekira 90 persen wilayah di Sultra telah tersentuh jaringan internet . Lalu bagaimana daerah yang belum tersentuh jaringan internet? “Ini tentu membutuhkan strategi dari calon untuk melakukan bentuk kampanye yang lain seperti pertemuan terbatas dan tatap muka dengan jumlah peserta yang terbatas,” ungkapnya.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengaku kalau jajarannya sudah siap melakukan pengawasan terhadap pilkada di tujuh kabupaten. Selain memantau tahapan pilkada, pihaknya juga akan memantau agar politisasi bantuan tidak dilakukan kepala daerah meski masyarakat menghadapi pandemi virus Corona atau Covid-19.

Menurutnya tujuh kepala daerah di Sultra saat ini akan mencalonkan kembali dalam pilkada 2020. Karena itu, ia mengingatkan kepada kandidat petahana itu agar tidak memanfaatkan bantuan sosial guna mendulang suara.

Ditambahkan, dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan,program atau kegiatan yang menguntungkan salah satu calon enam bulan sebelum penetapan calon dilaksanakan. Saat ini, Bawaslu sudah melakukan langkah untuk mencegah potensi kecurangan tersebut.

“Salah satunya menyurati tujuh kepala daerah tersebut agar tidak menggunakan kewenangan, program atau kegiatannya yang menguntungkan salah satu calon,”  ujarnya. (rs)