Lembaga Legislatif yang di Nahkodai Irham Kalenggo Dinilai Hambat Investasi Di Konsel

1.023

 

Irham Kalenggo

KONAWE SELATAN – Revisi Perda RTRW yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan hingga saat ini masih terbaring di gedung DPRD Konawe Selatan (Konsel). Bahkan belum mendapat tindak lanjut dari para wakil rakyat tersebut. Sementara yang diharapkan dengan revisi tersebut akan memberi ruang yang cukup untuk menampung investasi yang akan masuk dan bisa membuka lapangan pekerjaan baru yang jumlahnya banyak. Artinya, dengan modal baru, sektor-sektor penting yang sedang dibangun bakal membutuhkan banyak tegana kerja
baru.

Bupati Konsel H Surunuddin Dangga sebelumnya telah bersurat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta. Dalam surat bernomor 540/285 tanggal 4 Maret 2020 tersebut Surunuddin menyampaikan bahwa potensi investasi Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara sangatlah besar. Namun, sampai saat ini terdapat kendala terhadap kelancaran investasi disebabkan adanya hambatan di DPRD Konsel yang nakhodai Ilham Kalenggo yang hingga saat ini belum memberikan kejelasan jadwal pembahasan Raperda RTRW Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019 -2039 yang sudah diajukan sejak 16 November 2019.

Dalam surat itu juga berbunyi bahwa Raperda dimaksud telah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sehingga beberapa permohonan ijin investasi yang cukup besar di Konsel tidak dapat direalisasikan.

Lebih lanjut dalam surat itu, dalam kondisi ini, beberapa investor dengan investasi puluhan triliunan, kemungkinan akan beralih ke daerah lain atau negara lain, diantaranya PT Mega Nikel Indonesia PT Sambas Mineral Mining, PT Macika Mada Madana, PT Ifisdheco dan PT Sungai Raya Nikel Alloy Indonesia.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Ichsan Porosi ikut bicara terkait hal ini.

Ichsan menilai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait revisi RTRW yang diajukan Pemerintah Daerah Konsel kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konsel jalan ditempat.

Pedahal dari Pemda sendiri, kata Ichsan, terus mempertanyakan sejauh mana progres pembahasannya. Namun, lagi-lagi tidak ada kejelasan dari pihak DPRD Konsel dalam hal ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) yang sudah terbentuk.

“Sudah berapa kali dipertanyakan. Disana (DPRD_red) yang tidak jelas alasannya. Pedahal kita ajukan November 2019. Bapem Perda pun sudah terbentuk, malah sudah dua kali dilakukan perubahan Papem Perda. Kami melihat dari kaca mata pemda, barang ini (revisi RTRW_red) jalan ditempat. Tidak harus selama itu. Semestinya ada protab kalau tidak salah itu setelah kita serahkan sudah bisa mulai dibahas,” ungkapnya kepada media, baru-baru ini.

Menurutnya, jika revisi RTRW telah menjadi Perda, banyak manfaat yang bisa didapatkan daerah, diantaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, dua kecamatan yakni Palangga Selatan dan Moramo bakal menjadi kawasan pertambangan. Dimana, sebelumnya memang belum ada kawasan pertambangan dalam RTRW Konsel.

“Perekonomian akan hidup, pendapatan meningkat. Termasuk pendapatan daerah dalam hal ini pajak. Sudah ada empat smelter yang mau masuk, coba bayangkan kalau satu smelter saja bisa menyerap sampai 1.500 tenaga kerja, pasti tidak akan ada pengangguran. Itu baru dari sisi tenaga kerja. Tapi setahu saya bukan cuman perusahaan pertambangan yang mau masuk. Ada juga beberapa perusahaan pabrik kelapa yang mau masuk. Mereka semua ini membutuhkan amdal. Tapi untuk membuat amdal itu semua tergantung pada rancangan RTRW itu sendiri. Jadi semua tertahan disitu,” terang Ichsan.

Sementara itu, Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Konsel, I Putu Darta menambahkan, ada beberapa alasan sehingga Pemda merevisi RTRW untuk segera dijadikan Perda. Mulai dari masuknya perusahaan pembangkit listrik DSSP Power di Moramo Utara hingga wilayah Konsel yang berpotensi disektor pertambangan.

“Memang dalam revisi RTRW ini bukan hanya persoalan sejumlah perusahaan mau masuk, kecil sekali kalau kita berbicara seperti itu. Tetapi paling terpenting dengan keluarnya RTRW ini terutama adalah adanya proyek strategis seperti DSSP Power perusahaan pembangkit listrik yang ada di Moramo Utara. Perusahaan ini lolos karena kita pelajari dari penetapan mereka dalam RPJM Nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujarnya.

Selain itu, lanjut I Putu Darta, DSSP Power memang sudah ada dalan master plan PLN. Namun, tetapi dalam RTRW Konsel tidak ada sehingga perlu ada revisi untuk kemudian masuk dalam RTRW.

“Ada juga karena ada penurunan status hutan, kalau kita tidak segera revisi ada beberapa kawasan pedesaan kita yang masuk kawasan nasional, contohnya di Rawa Aopa. Kalau tidak direvisi berarti masih ada sebagian desa kita masuk dalam kawasan konservasi. Kemudian juga kita memang tidak punya kawasan industri pertambangan di Konsel. Kalau kita bicara RTRW yang ada sekarang, silahkan cari ada tidak kawasan pertambangan, karena pada saat penyusunan RTRW tahun 2009 kita tidak pernah yang namanya tambang. Tambang kan baru buming sekitar 2013” jelasnya.

Kata dia, Konsel berpotensi untuk area pertambangan sehingga RTRW harus direvisi. Pasalnya, sejumlah investor dikabarkan bakal masuk ke Konsel, terutama sektor pertambangan.

“Menurut saya dibahas saja RTRW nya nanti dari pembahasan itu kita tahu mana yang tidak disetujui. Kalau tidak dibahas kita tidak tahu mana yang tidak disetujui, apakah semuanya ?. Seharusnya dibahas dulu nanti mana yg tidak disetujui nanti di konsultasikan sama pemerintah,” pungkas I Putu Darta.

Ditempat terpisah, Project Menager PT Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia (SRNAI), Ziaul Haq mengaku, pihaknya sudah mengkonfirmasi ke DPRD Konsel, alhasil jawaban yang diterima masih sementara pembahasan.

“Jadi setahu saya sebagai pihak user sempat berkomunikasi dengan teman-teman, katanya dalam proses tahapan pembahasan. Sudah pernah di bulan kemarin, rencananya akan lanjut pembahasan setelah monev RKPJ Bupati. Namun, yang saya dengar belum ada kelanjutan lagi,” ungkapnya.

Padahal, kata Ziaul, secara administrasi pihaknya telah melengkapi semua berkas ditingkat Kementerian. Hanya saja, di tingkat kabupaten dan provinsi masih terkendala Amdal.

“Sedangkan Amdal belum bisa lanjut kalau rekomendasi pemanfaatan ruang belum ada, sedangkan pemanfaatan ruang masih terkendala revisi RTRW. Berdasarkan hasil rapat terakhir kami di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, hadir juga Bupati dan Kepala Bappeda Konsel. Termasuk Wakil Ketua DPRD Konsel, Kementerian ATR dan BKPM agar pembahasan revisi RTRW dipercepat. Bahkan dari BKPM sendiri di Desember 2019 sudah menyurat ke DPRD Konsel agar cepat dibahas selama tidak melanggar UU yang berlaku,” bebernya.

Seruan itu, lanjut Ziaul, juga dikeluarkan Kemenko Kemaritiman dan Investasi agar revisi RTRW dilakukan percepatan pembahasan. Jika belum terselesaikan dalam kurun waktu 14 hari, sambung dia, Kemenko Kemaritiman dan Investasi akan mengajukan PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Alhamdulillah, sejauh ini pak Bupati mensupport, dengan bersurat diawal April ke Kemenko Perekonomian agar masuk PSN dan ditanggapi positif oleh Kementerian Perindustrian karena melihat nilai investasi yang lumayan besar. Pada 18 Mei kemarin rekomendasi kami dari kemenperin sebagai salah satu PSN sudah keluar. Info dari Kemenko Kemaritiman bahwa sementara menunggu revisi Perpres yang rencana keluar di bulan Juli. Nilai investasi kami sekira Rp 14 Triliun. Insyaallah kalau ini jalan, kami bisa menyerap 20.000 tenaga kerja lokal,” terang Ziaul.

Tambah Ziaul menuturkan , Dengan masuknya PT. SRNAI sebagai salah satu dari daftar PSN, maka dapat mulai pembangunan smelter tanpa menunggu lagi pembahasan RTRW yang agak terhambat di DPRD konsel.

“Karena dengan PSN tersebut kami mendapatkan fasilitas deskresi untuk membangun dulu sambil menunggu perizinan. Makanya kalau dari pihak kami sendiri cuma sebatas koordinasi terkait RTRW, adapun masalah pembahasan kami sendiri tidak terlalu berharap seperti yang kemarin2 karena kami akan sangat terbantu dengan adanya fasilitas PSN dari pemerintah pusat, karena terus terang kami sudah sampaikan ke pak Bupati terkait proyek kami di Moramo, apabila tidak ada kejelasan perizinan kami rencananya akan angkat kaki dari konsel dan akan pindah ke morowali.” ucapnya

Dia bilang, Adapun pihaknya pun telah merealisasikan investasi di konsel sudah sebanyak 1,5 T yang mana termasuk pembebasan lahan dan import mesin smelter sebagian, itupun perusahaan akan pindah bila mana tidak ada kejelasan karena kami mandek pembangunan dan perizinan sejak 2017. Sehingga banyak peralatan dan mesin2 smelter kami yang sdh hilang dan karatan

” Recananya, hari ini, DPRD Konsel dalam hal ini Ketua Bapem Perda bakal melakukan pembahasan terkait revisi RTRW tersebut.” Pungkasnya. (klick)