DPRD Konsel Lambat Bahas Revisi RTRW, Investasi Terhambat

164

 

 

 

Ichsan

KENDARI – Kepala Bappeda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Ichsan menilai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait
revisi RTRW yang diajukan Pemerintah Daerah Konsel kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konsel jalan ditempat.

Pedahal dari Pemda sendiri, kata Ichsan, pihaknya terus mempertanyakan progres pembahasannya. Namun tetap saja tidak ada kejelasan dari pihak DPRD Konsel dalam hal ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) yang sudah terbentuk.

“Sudah berapa kali dipertanyakan. Disana (DPRD_red) yang tidak jelas alasannya. Pedahal kita ajukan November 2019. Bapem Perda pun sudah terbentuk, malah sudah dua kali dilakukan perubahan Papem Perda. Kami melihat dari kaca mata pemda, barang ini (revisi RTRW_red) jalan ditempat. Tidak harus selama itu. Semestinya ada protab kalau tidak salah itu setelah kita serahkan sudah bisa mulai dibahas,” ungkapnya kepada media, baru-baru ini.

Menurutnya, jika revisi RTRW telah menjadi Perda, banyak manfaat yang bisa didapatkan daerah, diantaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, dua kecamatan yakni Palangga Selatan dan Moramo bakal menjadi kawasan pertambangan. Dimana, sebelumnya memang belum ada kawasan pertambangan dalam RTRW Konsel.

“Perekonomian akan hidup, pendapatan meningkat. Termasuk pendapatan daerah dalam hal ini pajak. Sudah ada empat smelter yang mau masuk, coba bayangkan kalau satu smelter saja bisa menyerap sampai 1.500 tenaga kerja, pasti tidak akan ada pengangguran. Itu baru dari sisi tenaga kerja. Tapi setahu saya bukan cuman perusahaan pertambangan yang mau masuk. Ada juga beberapa perusahaan pabrik kelapa yang mau masuk. Mereka semua ini membutuhkan amdal. Tapi untuk membuat amdal itu semua tergantung pada rancangan RTRW itu sendiri. Jadi semua tertahan disitu,” terang Ichsan.

Sementara itu, Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Konsel, I Putu Darta menambahkan, ada beberapa alasan sehingga Pemda merevisi RTRW untuk segera dijadikan Perda. Mulai dari masuknya perusahaan pembangkit listrik DSSP Power di Moramo Utara hingga wilayah Konsel yang berpotensi disektor pertambangan.

“Memang dalam revisi RTRW ini bukan hanya persoalan PT Sungai Raya yang mau masuk, kecil sekali kalau kita berbicara seperti itu. Tetapi paling terpenting dengan keluarnya RTRW ini terutama adalah adanya proyek strategis seperti DSSP Power perusahaan pembangkit listrik yang ada di Moramo Utara. Perusahaan ini lolos karena kita pelajari dari penetapan mereka dalam RPJM Nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujarnya.

Selain itu, lanjut I Putu Darta, DSSP Power memang sudah ada dalan master plan PLN. Namun, tetapi dalam RTRW Konsel tidak ada sehingga perlu ada revisi untuk kemudian masuk dalam RTRW.

“Ada juga karena ada penurunan status hutan, kalau kita tidak segera revisi ada beberapa kawasan pedesaan kita yang masuk kawasan nasional, contohnya di Rawa Aopa. Kalau tidak direvisi berarti masih ada sebagian desa kita masuk dalam kawasan konservasi. Kemudian juga kita memang tidak punya kawasan industri pertambangan di Konsel. Kalau kita bicara RTRW yang ada sekarang, silahkan cari ada tidak kawasan pertambangan, karena pada saat penyusunan RTRW tahun 2009 kita tidak pernah yang namanya tambang. Tambang kan baru buming sekitar 2013” jelasnya.

Kata dia, Konsel berpotensi untuk area pertambangan sehingga RTRW harus direvisi. Pasalnya, sejumlah investor dikabarkan bakal masuk ke Konsel, terutama sektor pertambangan.

“Menurut saya dibahas saja RTRW nya nanti dari pembahasan itu kita tahu mana yang tidak disetujui. Kalau tidak dibahas kita tidak tahu mana yang tidak disetujui, apakah semuanya ?. Seharusnya dibahas dulu nanti mana yg tidak disetujui nanti di konsultasikan sama pemerintah,” pungkas I Putu Darta.

Saat dihubungi melalui telefon genggamnya, Ketua Bapem Perda DPRD Konsel, Syariffudin Parewusi mengaku belum lama ini pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (RKPJ) Bupati dan sudah diselesaikan.

“Insyaallah hari Senin kita akan bahas kembali terkait RTRW ini. Baru-baru saya komunikasikan dengan teman-teman. Molornya itu karena adanya pergantian ketua yakni H Joko. Kedua, terkait dokumennya yang baru masuk. Perlu pendalaman materi bersama anggota supaya kita tahu. Nah, kemudian baru bisa dibahas bersama OPD terkait, sehingga telat dibahas. Saya sudah komitmen dengan anggota lainnya Insyallah ini bisa dibahas secara objektif,” terangnya. (r6/wan)

Komentar Facebook

BERITA TERBARU

BERITA TERBARU