Bawaslu Temukan Dua ASN Koltim Tak Netral, Bantuan Pemprov Diklaim Bantuan Sembako dari Tony

475

 

Potongan video Ansarullah dan H. Uddin saat memberikan bantuan ke salah satu warga

TIRAWUTA,BeritaKlick.com – Dua orang pejabat yang saat ini menduduki kursi eselon II di Pemda Kolaka Timur (Koltim), dinyatakan oleh Bawaslu Koltim melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keduanya kedapatan telah mengklaim bantuan sembako dari Pemprov Sultra, sebagai bantuan dari Tony Herbiansyah yang saat ini menjabat Bupati Koltim.

Status pelanggaran tersebut berdasarkan surat Bawaslu Koltim dengan Nomor Temuan: 001/TM/PB/KAB/2813/VI/2020. Kedua ASN tak netral itu, masing masing bernama M. Ansarullah M.Si selaku Kepala BPBD, dan H. Uddin selaku Kadis DPM-PTSP.

Sebelumnya, dua pejabat Pemda Koltim itu menyalurkan bantuan sembako milik Pemprov Sultra di Desa Loka, Kecamatan Tirawuta, pada 3 Juni 2020 lalu.

Dalam video berdurasi 1 menit 26 detik, Ansarullah menyebut asal bantuan itu berasal dari Tony Herbiansyah sembari memberikan sembako ke warga, dan meminta warga penerima bantuan untuk tidak memilih calon lain.

“Ini bantuannya pak bupati di, pak Tony. Salamnya beliau. Janganmi pilih yang lain karena pak Tony dia perhatikan. Sudah pernah ketemu? Jangan lupa nah,” ucap Ansarullah dalam video tersebut.

Dalam video lain berdurasi 1 menit 7 detik, ajakan itu kembali terulang. Menggunakan bahasa daerah, tak lupa Ansarullah mengarahkan salah satu penerima bantuan agar menyampaikan kepada keluarganya untuk memilih Tony Herbiansyah.

“Terima ini dari beliau. Tahukah bupati kita siapa? Ibu kasih tahu keluarga, ini sumbangannya beliau,” ujarnya.

Di video lain, H. Uddin juga menitipkan pesan dari Tony Herbiansyah saat memberikan sembako kepada salah satu penerima bantuan.

“Ini bantuan pak Tony, salamnya pak tony, janganmiki pilih yang lain, karena dia perhatikanki orang,” ujar Uddin dalam video itu.

Berdasarkan data yang diperoleh Bawaslu Koltim, ada 5 video serupa, menampilkan aksi dua ASN itu mencatut nama Tony Herbiansyah saat memberikan bantuan sembako dari Pemprov Sultra.

Komisioner Bawaslu Koltim, Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga, Abang Saputra Laliasa yang juga sebagai penemu pelanggaran, pada Minggu (14/6) menjelaskan, sebelumnya ia telah melakukan investigasi sejak tanggal 5 Juni lalu.

Dari hasil investigasi kepada sejumlah masyarakat, Abang Saputra menilai, bantuan tersebut secara tidak langsung telah dipolitisasi oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Ia pun menyayangkan hal itu.

“Sebelumnya telah dilakukan 2 kali pemanggilan kepada terlapor, namun kedua ASN tidak datang ke kantor Bawaslu. Maka kami dari Bawaslu memutuskan pelanggaran itu sesuai hasil temuan dan kami sudah umumkan,” katanya.

Dijelaskannya, dari temuan itu pihaknya telah meneruskan ke 3 instansi untuk memberikan sanksi. Pertama ke bupati Kolaka Timur sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk diproses.

Kedua, meneruskan kepada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, untuk ditindaklanjuti. Ketiga, kepada KASN untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Selanjutnya tinggal menunggu ketiga tembusan itu untuk memberikan sanksi. Terlepas dari itu, seharusnya tidak ada politisasi. Pemda Koltim harusnya bersyukur diberikan bantuan dari provinsi,” tutup Abang Saputra. (rs)

Komentar Facebook

BERITA TERBARU

BERITA TERBARU