Bahas Pelayanan Publik Ditengah Pandemi Covid-19, Fakultas Hukum UMK dan Kemenpan RB Adakan Dialog

107
Dekan Fakultas Hukum UM Kendari Ahmad Rustan saat dialog publik terkait pelayanan publik di era Pandemi Covid-19..

KENDARI – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI,
Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Pusat Pemantauan dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspa HAM dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)
menyelenggarakan dialog publik via zoom terkait Pelayanan Publik diera Pandemi Covid-19, kemarin (16/6).

Rektor UMK, Amir Mahmud, SPi MP dan Prof Dr Diah Natalisa MBA selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB bertindak sebagai Keynote Speaker.

Hadir pula Dekan Fakultas Hukum UM Kendari Ahmad Rustan SH MH CLA, serta Wawan dari Pattiro sebagai narasumber pada dialog kali ini.

Dalam pemaparannya Rektor UMK, Amir Mahmud mengatakan, Mendikbud RI, Nadiem Makarim telah menjelaskan bagaimana pedoman atau panduan pelayanan pendidikan pada semester depan.

“Pertama kita harus fokus terlebih dulu pada kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Hal ini harus diadopsi oleh seluruh perguruan tinggi sehingga nantinya kita dapat memberikan masukan dan arahan terkait petunjuk yang selanjutnya akan dibuat pihak Kementerian,” tuturnya.

Amir mengaku, pihaknya
tidak ingin kampus menjadi cluster baru penyebaran baru pandemi Covid-19 sehingga UM Kendari mengambil kebijakan untuk memberlakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah melalui pelayanan dari rumah, baik pelayanan administrasi, wisuda, dan kuliah.

“Sedangkan untuk praktikum yang tidak bisa digantikan dengan daring dipindahkan pada akhir semester,” jelas Rektor UMK.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa menguraikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat pada sektor pelayanan publik, pemerintah telah membangun sistem pengaduan secara nasional oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) dijalankan oleh tiga instansi yakni Kemenpan RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia.

“Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses pengaduan atau aspirasi yang disampaikan secara cepat dan mudah,” bebernya.

Dikesempatan sama, Ahmad Rustan selaku Dekan Fakultas Hukum UMK mengatakan, bahwa isu pelayanan publik saat ini mejadi sangat penting dan kampus merupakan mitra strategis dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraannya dalam hal perumusan kebijakan publik, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sebagai bentuk komitmen Fakultas Hukum UMK, materi tentang pelayanan publik telah menjadi pokok bahasan dalam mata kuliah Hukum Administrasi, termasuk melakukan sosialisasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat,” cetusnya. (r6)