Soal Kasus Mr Wang, Polda Sultra: Kita Tidak Bisa  Mengatakan Bahwa Masuk Dalam Ranah Pemalsuan

17

 

KENDARI,BERITAKLICK.com- Direktur Ditreskrimum Polda Sultra, Kombes Pol La Ode Aris Elfata mengatakan kasus yang diduga kartu tanda Penduduk ( KTP) palsu milik mister wang masih dalam tahap lidik . pihakya belum bisa menemukan penggunaan dari KTP palsu tersebut , sementara masih tujuan dari pembuatan KTP Palsu tersebut .

Dikatakan Kombes Pol La Ode Aris Elfata, menurut istri Mr Wang, Nurmiati alias Nuning, KTP yang dimohonkan tersebut hanya untuk memberikan perlindungan kepada status suami istri mereka terhadap anaknya nanti sehingga icalon anaknya ketika lahir dia sudah punya identitas.

“ menurut keterangan istri Mr wang KTP yang di mohonkan hanya bertujuan untuk memberikan identitas terhadap calon anaknya nanti , dan mereka ini sudah nikah siri. Sehingga si i calon anak ketika lahir, dia sudah punya identitas. Karena ketika tidak ada Kartu keluarga (KK) dan KTP maka anak ini akan bingung siapa orang tuanya, oleh karena itu jadi mereka bermohon mengurus KTP dan KK tersebut,” Katanya

Kombes Pol La Ode Aris Elfata juga menjelaskan, KTP yang diduga palsu tersebut memang sudah dikeluarkan, namun KTP tersebut tidak terregistrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya di Dukcapil kota kendari. Dan pihaknya juga sementara mencari apakah KTP tersebut pernah di gunakan oleh Mr wang atau tidak ,
“ Kami sudah bersurat ke BI dan kemengkumham untuk menemukan apakah nama wawan ini pernah membuat akun disalah satu Bank pemerintah atau swasta , atau pernah membuat perusahaan dengan menggunakan KTP tersebut. Hingga saat ini belum ada balasan dari Kemengkumham dan BI,” Ucapnya .

Lanjut dia katakan , untuk Penentapan tersangka belum ditetapkan, hingga saat ini , karena penggunaan KTP tersebut belum dipastikan dan fisik KTP tersebut belum temukan. Polda sultra juga belum bisa menyimpulkan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perbuatan ini. Pasalnya, KTP tersebut belum juga digunakan pihaknya juga coba mengarahkan ke tindak pidana kependudukan, juga tidak masuk dalam sistim kependudukan .

“Jadi ini ibarat Surat ijin Mengemudi ( SIM ), namun yang ada cuman blangkonya saja tapi nomor-nomor apalagi segala macam tidak masuk dalam sistem tersebut, olehnya itu kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sudah masuk dalam ranah pemalsuan,”kata La Ode Aris Elfata. (klick)

Komentar Facebook

BERITA TERBARU

BERITA TERBARU