PKS: Pemerintah Seolah Perioritaskan TKA Tiongkok Daripada Warga Sendiri

14
Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi mengatakan, pemerintah membatasi pegerakan masyarakat dan meminta tetap tinggal di rumah. Namun di sisi lain para tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok diperbolehkan masuk ke Indonesia. (klick/ant-jp)

 

,JAKARTA-Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi mengatakan, pemerintah membatasi pegerakan masyarakat dan meminta tetap tinggal di rumah. Namun di sisi lain para tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok diperbolehkan masuk ke Indonesia. Apalagi pandemi Covid-19 masih merajalela.

Hal ini dikatakan Aboe setelah adanya rencana kedatangan 500 TKA asal Tiongkok yang akan datang ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

“Pada situasi saat ini banyak PHK yang dialami masyarakat, pemerintah malah memberikan peluang TKA Tiongkok mencari pekerjaan di Indonesia,” ujar Aboebakar kepada wartawan, Jumat (1/5).

Karena akan adanya rencana masuknya TKA asal Tiongkok tersebut akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi di tengah pandemi virus Korona di tanah air yang setiap hari jumlah pasien meninggalnya semakin banyak.

“Seolah warga Tiongkok lebih diprioritaskan dari pada warga sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri,” katanya.

Oleh sebab itu Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Karena seharusnya TKA tersebut tidak bisa masuk di tanah air jika merujuk Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga Tiongkok. Tentu Dirjen Imigrasi harus konsisten melakukan pemberlakukan peraturan tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya, adanya rencana kedatangan sekitar 500 TKA asal Tiongkok ke Sulawesi Utara yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU.

Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal Tiongkok yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Utara.(klick/ant/jp)

Komentar Facebook

BERITA TERBARU

BERITA TERBARU