ASN Konsel Terima THR Setelah Lebaran, Ini Alasannya

28
Dr. Sahlul SE M.Si

 

ANDOOLO – Terungkap, gaji 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur sipil Negara (ASN) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) tidak cair sesuai jadwal. THR itu Harusnya dibayar sebelum lebaran. Namun, BKAD Konsel membayar setelah lebaran ini.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konsel, DR. Sahlul menjelaskan, bahwa ada dua hal yang harus dipahami tentang pemberian THR atau gaji ke 14 ASN ini. Pertama, pemberian THR diberikan Kepada ASN yang bekerja di Pemerintah Pusat, kemudian TNI, Polri dan instansi Vertikal lainnya. Kedua, pemberian THR pada ASN yang bekerja pada pemerintah Daerah.

“Terkait untuk THR itu telah diatur oleh Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2020. Sementara untuk THR untuk ASN pemerintah pusat TNI Polri dan vertikal itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 49/PMK.05/2020 tentang juknis pelaksanaan pembayaran THR, sedangkan untuk THR pemerintah daerah (Pemda) Konsel, itu diatur oleh melalui peraturan bupati (perbup) konsel Nomor 23 tahun 2020,” terang Sahlul saat menggelar konferensi pers di kantornya pada, Kamis 28 Mei 2020.

Soal pendanaan, kata Sahlul untuk ASN pemerintah pusat TNI Polri dan ASN vertikal dibiayai oleh APBN. Sementara untuk ASN Pemda Konsel itu dibiayai murni melalui Dana APBD yang bersumber dari DAU.

“Setelah Menkeu, Sri muliyani mengumumkan bahwa Dana THR akan ditransfer pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020. Maka teman-teman ASN di daerah diberpikir uang itu dikirimkan dari pusat untuk daerah. Padahal uang itu diperuntukkan untuk ASN Pemerintah Pusat, TNI, Polri dan ASN vertikal. Disini yang menjadi miskomunikasi,” bebernya.

Terkait THR yang hanya dibayarkan sebagian instansi, Sahlul menerangkan bahwa pada bulan Mei Pemkab Konsel mengalami pemotongan DAU dari Rp751 Miliar menjadi Rp672 Miliar atau dipotong kurang lebih 76 miliar. Ini disebabkan dengan adanya kebijakan Refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.

Sehingga DAU Pemkab Konsel, perbulan yang tadinya sebelum bulan Mei yang diterima kurang lebih Rp58 Miliar, setelah pemotongan pada bulan Mei Pemkab Konsel hanya menerima Rp49 Miliar.

“Rp 49 Miliar inilah yang gunakan untuk menbayar gaji bulan Mei dan sisanya untuk THR. Jadi dalam hal ini pimpinan daerah maupun pejabat keuangan daerah, bukan karena ada uang kemudian tidak dibayar. Tetapi DAU yang cair bulan Mei tidak cukup untuk membayar secara bersamaan. Yakni soal gaji bulan Mei dan THR. Itulah kenapa hanya sebagian instansi yang dibayarkan THR-nya,” jelas Sahlul

Tentu hal ini, sambung Sahlul tidak menyalahi aturan, sebab PP nomor 24 tahun 2020 maupun perbup itu sudah menjelaskan bahwa pembayaran THR dapat dilakukan sepuluh hari sebelum lebaran atau setelah lebaran.

“Kenapa ada pasal ini, karena banyak mempertimbangkan hal-hal lainnya. Termasuk misalnya ketersediaan dana,” ucap Sahlul.

Sehingga kalau berbicara soal tata kelola keuangan, tambah Sahlul maka cash flow atau aliran kas tunai, tidak berimbang antara uang masuk dan uang keluar.

“Kita sadari teman-teman ASN sebagian belum menerima THR, akan tetapi kami minta untuk tetap bersabar, insyaallah minggu depan, bulan Juni setelah dana DAU ditransfer akan diselesaikan dan juga belanja-belanja yang mendesak,” sebutnya.

Terkait kabar yang berkembang soal transferan dana THR dari Kemenkeu untuk ASN, Sahlul kembali menegaskan dana tersebut itu ditujukan untuk ASN pemerintah pusat TNI, Polri bukan untuk ASN Pemda Konsel sebab THR Pemkab Konsel bersumber dari APBD.

“Kami berserta pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Konsel H. Surunuddin Dangga terus berupaya untuk memberikan pelayanan bagaimana mengatur dengan kaidah-kaidah yang benar untuk memberikan kepuasan kepada ASN. Semua ini hanya persoalan keterlambatan, meskipun ada beberapa instansi yang didahulukan karena dianggap sebagai garda terdepan dalam percepatan penanganan covid 19,” paparnya.

Sahlul menambahkan, untuk THR guru memang belum dibayarkan akan tetapi Pemda Konsel bulan ini telah membayarkan sertifikasi guru.

“Kami akui THR teman-teman guru belum kami bayarkan, namun Pemda Konsel bulan ini telah membayarkan sertifikasi, tetapi itu bukan alasan pembenaran kam. Semua itu tertunda karena keterbatasan uang. Jadi kami imbau jangan lagi ada opini yang berpikiran dana THR tersebut itu bersumber dari APBN,” tutupnya. (klick/ram/aji)

Komentar Facebook

BERITA TERBARU

BERITA TERBARU