Perusahaan Sawit Masif Serobot Lahan Warga, Pemda Koltim Tak Berdaya?

19
Baliho berisi larangan melakukan aktifitas di lahan sengketa oleh Pemda Koltim dirusak OTK.(Klick/Iwal)

 

TIRAWUTA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur (Koltim) nampaknya dibuat “mati kutu” alias tidak berdaya, dengan masuknya PT. Sari Asri Rezki Indonesia (SARI) melakukan aktivitas penanaman kelapa sawit, di lahan-lahan warga di Kecamatan Tinondo Kabupaten Koltim.

Pemda Koltim tak bisa berbuat, meski telah melihat langsung lahan-lahan warga dan sertifikat tanah milik warga, diserobot oleh perusahaan tersebut.

Arahan dari tim bentukan Pemda Koltim, saat turun lapangan tidak pernah diindahkan perusahaan tersebut, aktifitas penanaman kelapa sawit di lahan warga terus berlangsung. Buktinya, saat perusahaan di imbau berhenti melakukan kegiatan penanaman sawit tahun 2019 tak diindahkan.

Meski sejak tahun 2018, sudah beberapa kali utusan Pemda turun ke lapangan guna menyelesaikan konflik lahan, antara masyarakat setempat dengan PT. SARI namun tak juga tuntas, PT SARI tetap saja menyerobot lahan warga dengan menanankan kelapa sawit.

Padahal, setiap kali pertemuan, masyarakat sudah beberapa kali memperlihatkan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah kepada pihak perusahaan dan Pemda Koltim.

Beberapa kali, warga harus berhadapan dengan “tim pengamanan” PT. SARI yang melindungi perusahaan tersebut di lokasi. Sehingga beberapa kali warga nyaris bentrok dengan pihak perusahaan.

Terakhir pada 11 Oktober 2019, surat penyampaian Pemda yang di teken Sekda Koltim, Eko Santoso Budiarto mewakili Bupati Koltim Tony Herbiansyah, tentang larangan penanaman kelapa sawit di lahan sengketa, dicetak di baliho berukuran besar oleh warga dan dipasang di lahan sengketa, namun spanduk itu dirusak orang tak dikenal pada Januari 2020.

Menurut Kepala Desa Tawa-tawaro, Bahar, pascapemasangan surat dari Pemda Koltim dalam bentuk spanduk pada Oktober 2019, PT. SARI tetap melakukan aktivitas penanaman kelapa sawit di lahan sengketa.

“Imbauan bupati dalam bentuk surat penyampaian itu, tidak dipatuhi. Mereka masih tetap mereka menanam. Warga setempat sebenarnya sempat lihat ada yang menebas baliho itu, tapi tidak dikenal orangnya. Mungkin juga yang lihat takut karena ada yang bawa parang untuk memotong,” ucap Bahar.

Penanaman sawit oleh PT. SARI baru berhenti sejak akhir bulan Februari 2020. Itupun pasca tiga kepala desa di Kecamatan Tinondo, yakni Desa Solewatu, Woiha dan Iwoimenda bersama-sama masyarakat mendatangi kantor DPRD Koltim.

Saat itu, setelah menerima keluhan warga, enam anggota DPRD Koltim yang diketuai Andi Musmal (PAN) mendatangi lokasi dimaksud. Para wakil rakyat itu, meminta agar aktifitas penanaman sawit diberhentikan sementara, karena berada di lahan sengketa, PT. SARI pun akhirnya menghentikan aktifitasnya.

Andi Musmal menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilainya tak berdaya dengan PT SARI.

“Imbauan bupati sengaja dirusak. Ini juga pemerintah kaya tidak ada wibawa sebenarnya. Tidak ada tindakan. Padahal itu arahan itu bupati sudah dalam bentuk surat, tapi tak diindahkan, PT. SARI itu keterlaluan,” ujar Andi Musmal kepada Rakyat Sultra beberapa hari lalu.

Sementara itu, Sekda Koltim Eko Santoso Budiarto, kepada Rakyat Sultra Minggu (19/4), enggan berkomentar banyak soal aktifitas PT. SARI yang diduga keras menyerobot lahan warga. Termasuk aksi pengrusakan baliho berisi larangan penanaman kelapa sawit di lahan sengketa. Menurutnya, kejadian itu tidak perlu dibesar-besarkan.

“Seingat saya, ini hal yang sudah lama, biarlah berlalu. Toh juga sudah dimediasi teman-teman lain,” katanya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Sari atas dugaan penyerobotan lahan warga oleh perusahaan, yang telah menimbulkan konflik dengan warga pemilik lahan.

Humas PT SARI, yang selama ini dikenal oleh media setempat atas nama Jery belum menjawab panggilan dari wartawan Harian Rakyat Sultra yang akan mengkonfirmasi hal tersebut. (klick/p1/hdi/hum)

Komentar Facebook

BERITA TERBARU

BERITA TERBARU