Dampak Covid-19, 58 Ribu Karyawan Hotel di PHK

5

 

KENDARI – Akibat dari Wabah Virus Corona, hingga saat ini sudah sebanyak 1.174 hotel dan 58.700 orang karyawan sudah di PHK diseluruh Indonesia dan 10 Hotel diantaranya berasal dari Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sultra Ir. Hugua mengungkapkan dalam menghadapi wabah virus yang lagi melanda Indonesia, ada tiga hal utama yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh Industri Pariwisata pada masa masa sulit.

Meliputi Fix Cost seperti listrik, PDAM, Pajak dan retribusi, Internet dan lain-lain. Ke dua adalah masalah kewajiban perbankan dan yang ke tiga adalah masalah PHK karyawan.

Lebih lanjut Hugua yang juga sebagai Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Sultra ini menilai bahwa keadaan ini tidak hanya terjadi pada perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata saja, akan tetapi juga terjadi pada semua lembaga usaha lainya termasuk yang tergabung dalam ISMI yang umumnya UMKM .

“Sehubungan dengan hal tersebut maka DPD GIPI Sultra mendesak kepada pemerintah daerah untuk mengambil peran dalam membantu karyawan yang kena PHK. Perlu ada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Provinsi dan APBD Perubahan Kabupaten/ Kota untuk mendukung kebutuhan dasar bagi karyawan yang kena PHK dan tidak tercover dalam paket stimulus ekonomi pemerintah pusat terangnya,” ungkapnya melalui sambungan teleponnya, Senin (6/4).

Dia menjelaskan, masih banyak karyawan korban PHK yang tidak tercover oleh kebijakan pemerintah pusat, kalau Pemda tidak memperhatikannya lalu mereka mengadu kemana.

Lebih lanjut Hugua juga mengharapkan kepada Gubernur Sultra Ali Mazi, untuk dapat memfasilitasi GIPI dengan semua Bupati /Walikota, OJK, Otoritas Perpajakan dan BI Perwakilan Sultra untuk menyatukan pemahaman akan implementasi stimulus ekonomi khususnya berkaitan dengan relaksasi perbankan yang pemahaman dan implementasinya sangat simpang siur antara lembaga perbankan yang satu dan lainya.

“Kami industri Pariwisata juga menyadari akan keterbatasan pemerintah dalam berbagai hal , akan tetapi kalau lembaga bisnis kolaps maka pasti juga daerah dan negara juga kolaps, karena saat ini lembaga bisnis yang membuat ekonomi berkembang. Olehnya itu maka suka dan tidak suka harus kita berjuang bersama,” ujarnya.

GIPI sebagai wadah berhimpunnya 30 organisasi industri yang bergerak di sektor pariwisata sebagaimana yang termaktub dalam UU NO 10 Tahun 2009 akan segera melakukan komunikasi baik langsung maupun virtual dengan gubernur, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membicarakan masalah tersebut.

“Sehingga diharapkan di tengah pandemik virus corona ini bisnis masih dapat berjalan dan pertumbuhan ekonomi Sultra masih positif walaupun lambat,” tutupnya. (Klick/r5/Hum))

Komentar Facebook

BERITA TERBARU

BERITA TERBARU